Unsur–Unsur Pidana Pencabulan di Lingkungan Kerja

Bacaan 5 Menit
Unsur–Unsur Pidana Pencabulan di Lingkungan Kerja
Pertanyaan

Mohon penjelasannya, apa saja unsur pidana yang termuat di dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP?

Ulasan Lengkap
 
Pencabulan Anak dan Pencabulan di Lingkungan Kerja
Mengenai Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang Anda sebutkan, berbunyi sebagai berikut:
 
  1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya,atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.
  2. Diancam dengan pidana yang sama:
  1. Pegawai negari yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga;
  2. pengurus, dokter, guru, pegawai, mandor (opzichter) pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara (landswerkinrichting), tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
 
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 216) berpendapat, dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP dapat dikenakan pula misalnya sebagai contoh “mamak” (paman dari garis ibu) di tanah Minangkabau yang menurut adat menjabat sebagai kepala keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tua, segala macam guru, misalnya guru ngaji, guru olahraga, instruktur dan sebagainya. Tidak perlu perbuatan itu dilakukan selama jam mengajar.
 
Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan pada Pasal 294 ayat (1) KUHP menyebutkan semua terhadap orang yang belum dewasa, sedangkan pada Pasal 294 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana dapat pula dilakukan terhadap orang dewasa. Yang dimaksud dengan dewasa ialah sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun namun sudah kawin atau pernah kawin.
 
Tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
 
Sedangkan yang dimaksud pegawai negeri menurut R. Soesilo (hal. 100), merujuk ke penjelasan Pasal 92 KUHP, KUHP tidak memberikan definisi tentang apa yang diartikan dengan amtenaar atau pegawai negeri. Pasal 92 KUHP ini hanya memberikan perluasan pengertian amtenaar itu. Adapun menurut yurispudensi yang diartikan dengan ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya.
 
Jadi unsur-unsur yang termasuk di sini adalah:
    1. pengangkatan oleh instansi umum;
    2. memangku jabatan umum; dan
    3. melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagianya.
 
 
Sedangkan Pasal 294 ayat (2) KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul di lingkungan kerja (dilakukan oleh pegawai negari dan orang dalam satu lingkungan kerja/institusi). Sebagai referensi tentang perbuatan cabul di lingkungan kerja Anda dapat simak dalam artikel Melaporkan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.
 
Unsur-Unsur Pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP
Menjawab pertanyaan Anda, unsur-unsur pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP adalah:
    1. Barang siapa;
    2. Melakukan perbuatan cabul terhadap orang (dewasa atau belum dewasa) yang dimasukkan ke dalamnya (satu lingkungan kerja/ institusi);
    3. Pelaku tindak pidananya adalah pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, orang yang berada pada tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial.
Dasar Hukum:
 
Referensi:
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.