Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Konsekuensi Apabila Perusahaan Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha yang dibuat oleh Easybiz dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 28 Januari 2019.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar?

29 Mar 2023

Haruskah Memperbarui Legalitas Usaha ke OSS RBA?

10 Nov 2021

Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB

22 Okt 2021

Perlukah Kantor Cabang Memiliki NIB Tersendiri?

04 Des 2018

Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan pelaku usaha sebagai upaya penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, salah satunya dengan meningkatkan ekosistem investasi yaitu perizinan berbasis risiko.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadi bahaya ditetapkan menjadi 3 kategori, yaitu:[1]

1. kegiatan usaha berisiko rendah;
2. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
3. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (“NIB”), kemudian perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah berupa pemberian NIB dan sertifikat standar, dan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berupa pemberian NIB dan izin pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.[2]

Adapun NIB berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perppu Ciptaker merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Dari bunyi ketentuan tersebut, NIB merupakan dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan dengan kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, maupun tinggi.

Lalu, menjawab pertanyaan Anda, bagaimana hukumnya bagi perusahaan yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) namun belum memiliki NIB? Menurut hemat kami, perusahaan dapat memperbarui perizinan berusaha yang sebelumnya SIUP menjadi NIB.

Baca juga: Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB

Mengingat saat ini NIB merupakan dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan. Apabila tidak dilakukan pembaharuan perizinan berusaha yang sebelumnya SIUP menjadi NIB, dikhawatirkan perusahaan akan menjadi kesulitan untuk mengurus izin-izin berusaha lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Lebih lanjut, Pasal 7 Permendag 76/2018 pun menyatakan setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan data perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS.

Menurut Pasal 1 angka 21 PP 5/2021, OSS (Online Single Submission) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sehingga, perusahaan yang akan memperbarui data perusahaannya, yang mencakup perizinan berusaha, harus melalui sistem OSS.

Di sisi lain, Pasal 562 huruf a PP 5/2021 mengatur bahwa ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dikecualikan bagi pelaku usaha yang perizinan berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP 5/2021 ini berlaku termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam PP 5/2021 lebih menguntungkan bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, meski tidak ada kewajiban untuk melakukan memperbarui perizinan berusaha, namun kami menyarankan bagi perusahaan untuk segera memperbarui perizinan berusahanya dengan memiliki NIB berdasarkan sistem OSS Risk Based Approach (OSS RBA) agar dapat menikmati kemudahan berusaha.

Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.