Senin, 10 Desember 2018

Kewajiban Perusahaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Karyawan yang Di-PHK

Kewajiban Perusahaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Karyawan yang Di-PHK

Pertanyaan

Saya baru saja di-PHK oleh perusahaan tempat saya bekerja, tapi terhadap PHK tersebut saya sedang ajukan upaya hukum. Saya ingin tanya apakah status kepesertaan BPJS saya serta merta langsung dinonaktifkan pasca saya di PHK atau tidak ?

Ulasan Lengkap

 
Terlebih dahulu ada baiknya kita merujuk kepada definisi pemutusan hubungan kerja (“PHK”) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang menyatakan:
 
Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
 
Dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan, Pasal 1 angka 18 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres Jaminan Kesehatan”) memberikan pula definisi PHK yakni:
 
Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 
Mengenai pertanyaan Anda yakni bagaimana status kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (“BPJS Kesehatan”) pekerja pasca di-PHK, untuk menjawabnya kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU SJSN”) yang menyatakan:
 
  1. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
  2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
  3. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Serta Pasal 27 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan yang menyatakan:
 
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK tetap memperoleh hak Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK, tanpa membayar Iuran.
 
Dengan kata lain perusahaan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan pekerjanya yang di PHK selama paling lama 6 bulan ke depan. Kemudian perhitungan jangka waktu tersebut terhitung sejak PHK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:
 
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 
Dalam kaitannya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan, PHK dapat dikatakan sah apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perpres Jaminan Kesehatan, yakni
 
  1. PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  1. PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial;
  2. PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris;
  3. PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau
  4. PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter
  1. Dalam hal terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Pemberi Kerja maupun Pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, perusahaan masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan sebagai peserta yang di-PHK terhitung sejak PHK tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua