Jumat, 10 January 2020

Jerat Hukum Pemalsuan Dokumen Perceraian oleh Suami

Jerat Hukum Pemalsuan Dokumen Perceraian oleh Suami

Pertanyaan

Suami saya bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum di Jakarta Selatan dan saya ada masalah dengan suami saya. Suami saya membuat berita acara perceraian palsu dan menunjukan atau membuktikan ke wanita selingkuhannya bahwa saya dan suami saya sudah bercerai sudah lama. Yang saya ingin tanya, apa hukumnya memalsukan data berita acara perceraian dan apa yang saya harus lakukan?

Ulasan Lengkap

 
Dokumen yang Mendasarkan Perceraian
Sepanjang penelusuran kami, tidak ditemukan istilah “berita acara perceraian. Namun, merujuk pada proses perceraian melalui peradilan agama, dokumen yang akan membuktikan adanya perceraian dari sebuah perkawinan bagi mereka yang beragama Islam adalah penetapan pengadilan untuk cerai talak atau putusan pengadilan jika cerai gugat.
 
Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:
 
Pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama
Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak
 
Pasal 71 ayat (2) UU Peradilan Agama
Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.
 
Pasal 81 UU Peradilan Agama
  1. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 
Sementara itu, untuk pasangan WNI yang beragama non-Islam ketentuan mengenai dokumen perceraian dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah didaftarkan di kantor catatan sipil.
 
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”) yang menerangkan bahwa:
 
Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975
Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 
Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975
Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
 
Maka dari itu, apabila yang Anda maksud adalah putusan, penetapan pengadilan, atau akta pencatatan sipil, maka tindakan yang dilakukan oleh suami Anda merupakan tindakan memalsukan surat atau akta autentik yang penerbitannya adalah kewenangan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang.
 
Pemalsuan Penetapan atau Putusan Pengadilan
Tindakan pemalsuan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menjelaskan bahwa:
 
  1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
  1. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
 
Pengertian akta autentik bisa merujuk pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
 
Maka, menurut hemat kami, dokumen-dokumen, seperti putusan/penetapan pengadilan terkait perkara perceraian maupun akta catatan sipil tentang cerai adalah akta autentik yang dibuat oleh pengadilan negeri/pengadilan agama atau kantor catatan sipil di mana cerai diajukan.
 
Bila suami Anda memalsukan surat tersebut, maka sebenarnya suami Anda telah melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan akta autentik.
 
Namun, jika yang dibuat oleh suami Anda bukanlah dokumen autentik sebagaimana dijelaskan berarti suami Anda tidak memalsukan surat yang berupa akta autentik, tetapi membuat surat palsu.
 
Pemalsuan Surat
Surat palsu adalah surat yang di dalamnya memuat keterangan palsu dan atas perbuatan tersebut, suami Anda telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 263 KUHP yang berbunyi:
 
  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
 
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195).
 
Surat yang dipalsukan itu harus surat yang (hal. 195):
  1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
  2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
  3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
  4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).
 
Suami Anda melakukan pemalsuan surat untuk menunjukan kepada orang lain bahwa ia telah melaksanakan proses perceraian dengan Anda, sehingga surat yang dipalsukan oleh suami Anda tersebut termasuk dalam kriteria surat yang dapat dipalsukan menurut Pasal 263 KUHP, karena surat tersebut digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.
 
Dengan demikian yang dapat Anda lakukan adalah:
  1. Pastikan surat apakah yang dipalsukan oleh suami Anda; dan
  2. Jika Anda sudah merasa yakin bahwa suami Anda telah melakukan pemalsuan surat dan ada bukti-buktinya, maka Anda dapat melaporkan polisi atas tindak pidana tersebut. 

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor, 1991.

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : LBH Jakarta
MITRA : LBH Jakarta
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua