Rabu, 30 Januari 2019

Dapatkah Menguji Kembali Materi Muatan Pasal yang Sama ke MK?

Dapatkah Menguji Kembali Materi Muatan Pasal yang Sama ke MK?

Pertanyaan

Dapatkah pasal yang telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, diajukan kembali untuk judicial review?

Ulasan Lengkap

 
Untuk mengajukan judicial review (“JR”), dilakukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“Perppu 1/2013”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengenai:
  1. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
  2. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  3. pembubaran partai politik;
  4. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
  5. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 
Siapa yang berhak mengajukan permohonan?
Yang berhak mengajukan permohonan adalah pemohon, bertindak sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:[1]
  1. perorangan warga negara Indonesia;
  2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  3. badan hukum publik atau privat; atau
  4. lembaga negara.
 
Hak konstitusional sebagaimana dijelaskan di atas adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.[2]
 
Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.[3] Selanjutnya, permohonan JR wajib dibuat dengan uraian yang jelas.[4]
 
Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK.[5] Permohonan itu ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap.[6]
 
Bagaimana dengan pasal yang telah diajukan JR? Dapatkah diajukan kembali?
Bagi putusan yang telah diajukan JR, berarti ada kemungkinan hakim MK memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK.[7]
  2. Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, jika MK berpendapat bahwa permohonan beralasan.[8] Dalam hal itu MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang bertentangan dengan UUD 1945.[9] Amar tersebut juga berlaku dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.[10]
  3. Amar putusan menyatakan permohonan ditolak, berlaku dalam hal UU dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.[11]
 
Implikasi terhadap putusan di atas adalah:
  1. Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[12]
  2. Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[13]
 
Disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) UU 8/2011 terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun terdapat pengecualian di Pasal 60 ayat (2) UU 8/2011 yang bunyinya:
 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
 
Kesimpulan
Menjawab pertanyaan Anda, terhadap pasal dalam UU yang pernah diajukan JR, yang amar putusannya permohonan tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak, dapat diajukan permohonan pengujian kembali apabila materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dari dasar pengujian yang pernah dilakukan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 51 ayat (1) UU MK
[2] Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK
[3] Pasal 51 ayat (2) UU MK
[4] Pasal 30 huruf a UU MK
[5] Pasal 29 ayat (1) UU MK
[6] Pasal 29 ayat (2) UU MK
[7] Pasal 56 ayat (1) UU MK
[8] Pasal 56 ayat (2) UU MK
[9] Pasal 56 ayat (3) UU MK
[10] Pasal 56 ayat (4) UU MK
[11] Pasal 56 ayat (5) UU MK
[12] Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011
[13] Pasal 57 ayat (2) UU 8/2011

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua