Jumat, 01 February 2019

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika

Pertanyaan

Apakah perampasan aset hasil dari penjualan narkotika bisa dilakukan? Apa dasar hukumnya? Adakah contoh kasus yang diterapkan dalam perampasan aset hasil dari narkotika?

Ulasan Lengkap

 
Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika
Dasar hukum atas pertanyaan Anda dapat ditemukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
  1. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
  2. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[1]
 
Sedangkan yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam UU Narkotika.[2]
 
Perampasan aset dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.[3]
 
Dalam menetapkan narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika.[4]
 
Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika dijabarkan sebagai berikut:
 
Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
 
Yang dapat digarisbawahi juga adalah bahwa perampasan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika. Sehingga masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 
Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai perampasan harta kekayaaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“PP 40/2013”).
 
Dalam Pasal 1 angka 24 PP 40/2013 dijelaskan bahwa harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (“aset tindak pidana”) adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
 
Terdapat dua cara perampasan yang dijelaskan dalam Pasal 45 PP 40/2013 sebagai berikut:
  1. Dalam hal aset tindak pidana yang putusannya dirampas untuk negara berupa uang tunai, disetor langsung ke kas negara oleh kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam hal aset tindak pidana berupa surat berharga, barang bergerak atau barang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud pengelolaannya dilakukan oleh menteri keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Penggunaan Aset Tindak Pidana
Mengenai penggunaan aset tindak pidana yang dirampas untuk negara, hal tersebut dilakukan berdasarkan rencana nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.[5]
 
Rencana nasional tersebut disusun secara terintegrasi oleh kementerian/lembaga terkait (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (“BNN”), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang dikoordinasikan oleh BNN.[6]
 
Rencana nasional menjadi dasar dalam penyusunan program program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.[7]
 
Dalam hal untuk kepentingan khusus, Menteri Keuangan atas usul Jaksa Agung dapat memberikan keputusan penggunaan uang hasil aset tindak pidana narkotika. Usul Jaksa Agung Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan permintaan dari BNN dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.[8]
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dirampas untuk negara.
 
Contoh Kasus
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Lgs, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak permufakatan jahat menyerahkan dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan 10 bulan serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair pidana penjara selama 3 bulan.
 
Dalam amarnya, majelis hakim juga menyatakan bahwa uang sebesar Rp 250 ribu dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dirampas untuk Negara.
 
Dapat dilihat dalam putusan ini, uang tersebut merupakan aset tindak pidana berupa uang tunai, oleh karena itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uang tersebut harus disetor langsung ke kas negara oleh Kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 

[1] Pasal 1 angka 1 UU Narkotika
[2] Pasal 1 angka 2 UU Narkotika
[3] Pasal 102 UU Narkotika
[4] Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika
[5] Pasal 46 ayat (1) PP 40/2013
[6] Pasal 46 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 46 ayat (2) PP 40/2013
[7] Pasal 46 ayat (3) PP 40/2013
[8] Pasal 47 PP 40/2013

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua