Senin, 01 April 2019

Wajibkah Ada Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana?

Wajibkah Ada Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana?

Pertanyaan

Suatu perkara pembunuhan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memiliki alat bukti Saksi akan tetapi JPU memiliki alat bukti lain: Keterangan Ahli, Bukti Surat+Keterangan Terdakwa. Pertanyan saya, apakah Alat bukti Saksi dalam perkara pidana bersifat wajib? Dengan kata lain, apakah Hakim tidak akan memidana bersalah Terdakwa tanpa alat bukti Saksi? Mohon pencerahannya.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

 
Sistem Pembuktian Hukum Pidana
Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian (hal. 17), sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip negatief wettelijk bewijstheorie yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan batasan untuk Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal dua alat bukti (bewijs minimmum), selengkapnya Pasal 183 KUHAP berisi:
 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
 
Berkaitan dengan pemenuhan minimal dua alat bukti, hukum positif tidak memberikan kewajiban salah satu alat bukti yang digunakan harus merupakan keterangan saksi. Sepanjang Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah disertai dengan minimal dua alat bukti, sebagaimana terdapat empat alat bukti selain keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:
 
Alat bukti yang sah ialah:
  1. keterangan Saksi;
  2. keterangan Ahli;
  3. surat;
  4. petunjuk;
  5. keterangan Terdakwa.
 
Kendati Pasal 185 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan:
 
  1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
 
Dapat dipahami bahwa keterangan satu orang saksi jika disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, ketentuan tersebut tidak dapat diartikan setidak-tidaknya harus ada satu orang saksi untuk memenuhi minimal dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP. Karena Pasal 185 di atas merupakan penegasan minimal dua alat bukti, yang mana juga terdapat dalam ketentuan mengenai Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:
 
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
 
Oleh karena itu sejalan dengan pendapat sebelumnya, Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa alat bukti keterangan Saksi, tetapi harus memenuhi minimal dua alat bukti lainnya dan dengan keyakinan Hakim.
 
Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Pemeriksaan dengan Acara Biasa
Namun dalam praktik pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 286), pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.  
 
Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kerap digunakannya keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana. Pertama, terdapat perluasan makna keterangan saksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Baca: MK ‘Rombak’ Definisi Saksi dalam KUHAP). Sehingga saat ini siapa saja yang masih memiliki relevansi dengan perkara untuk memberikan keterangan, dapat dijadikan sebagai saksi. Tidak harus orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana. Mengambil contoh ilustrasi yang Anda berikan, dalam perkara tersebut meski tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan, dalam praktik Jaksa Penuntut Umum akan memanggil saksi penangkap, saksi dari keluarga korban, ataupun saksi lain yang masih memiliki relevansi dengan perkara.
 
Kedua, Majelis Hakim akan mengusahakan sebisa mungkin terdapat keterangan saksi untuk memutus suatu perkara karena tanpa adanya saksi, dapat menimbulkan keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memiliki keraguan yang masuk akal dalam menjatuhkan hukuman bersalah kepada terdakwa (beyond a reasonable doubt).
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
  2. Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

 

Kembali ke Intisari


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua