Jumat, 22 Maret 2019

Lembaga yang Berwenang Menguji Perda Terhadap Undang-Undang

Lembaga yang Berwenang Menguji Perda Terhadap Undang-Undang

Pertanyaan

Apabila suatu Perda bertentangan dengan Undang-Undang, bisakah diuji ke Mahkamah Konstitusi? Kalau tidak, kenapa?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

 
Pertama-tama perlu dilihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 
Dalam pertanyaan Anda, Peraturan Daerah (“Perda”) yang Anda maksud ialah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
 
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dijelaskan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”), yaitu:
  1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
  3. memutus pembubaran partai politik;
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  5. Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 
Sangat jelas bahwa suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang (“UU”) tidak dapat diuji di MK, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk itu.
 
Terhadap Perda yang bertentangan dengan UU, yang memiliki kewenangan menguji adalah Mahkamah Agung (“MA”) sebagaimana dapat kita lihat di Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berikut:
 
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
 
Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 14/1985”) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 5/2004”) kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (“UU 3/2009”) sebagai berikut:
 
Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
 
Istilah pengujian ini dikenal dengan hak uji materiil dari MA.[1] Maka dari itu, kembali kami tekankan bahwa Perda yang bertentangan dengan UU tidak dapat diuji ke MK, melainkan dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk menguji adalah MA. Ini berkaitan dengan kompetensi absolut.
 
Menurut Yodi Martono Wahyunadi dalam Majalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013 (hal.64), kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa.
 
Selanjutnya, mengenai prosedur permohonan pengujian Perda terhadap UU adalah sebagai berikut:[2]
  1. Permohonan pengujian Perda diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  2. Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Perda, yaitu:
  1. perorangan warga negara Indonesia;
  2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  3. badan hukum publik atau badan hukum privat.
  1. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  1. nama dan alamat pemohon;
  2. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Perda dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
    2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  3. hal-hal yang diminta untuk diputus.
  1. Permohonan pengujian dilakukan oleh MA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
  2. Dalam hal MA berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
  3. Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
 
Adapun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma 1/2011”) bahwa permohonan keberatan diajukan kepada MA dengan cara:
  1. Langsung ke MA; atau
  2. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan pemohon.
 
Sebagai informasi tambahan, soal pelaksanaan putusan MA, dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.[3]
 
Baca juga:
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Majalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013, diakses pada 20 Maret 2019, pukul 17:22 WIB.
 

[2] Pasal 31A ayat (1) s.d (6) UU 3/2009
[3] Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2011

 

Kembali ke Intisari


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua