Selasa, 19 Maret 2019

Risiko Hukum Artis yang Meng-endorse Kosmetik Ilegal

Risiko Hukum Artis yang Meng-endorse Kosmetik Ilegal

Pertanyaan

Sekarang sudah banyak kosmetik yang dijual menggunakan promosi melalui endorse para artis. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana jika kosmetik yang dipromosikan para artis tersebut ternyata terbukti palsu/ilegal/tak berizin? Adakah hukuman bagi artis tersebut? Bahkan pembuat kosmetik tersebut sudah ditangkap.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

 
Kosmetik yang Dijual Harus Berizin
Kosmetik/kosmetika merupakan salah satu jenis dari sediaan farmasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).
 
Sediaan farmasi (dalam hal ini kosmetik) hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.[1]
 
Merujuk pada pertanyaan Anda, penjual kosmetik palsu dapat dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Kesehatan sebagai berikut:
 
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 
Larangan dan Sanksi Memproduksi atau Menjual Barang yang Tidak Sesuai dalam Promosi (Palsu)
Bagaimana dengan artis yang mempromosikan kosmetik palsu tersebut? Berdasarkan penjelasan di atas, artis yang mempromosikan kosmetik palsu (tidak berizin) memang tidak bisa dijerat dengan UU Kesehatan. Tetapi perbuatan artis yang mempromosikan kosmetik palsu tersebut dapat dikatakan telah merugikan konsumen. Apakah artis tersebut dapat dipidana karena merugikan konsumen? Berikut penjelasannya:
 
Promosi menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
 
Terkait dengan promosi, pelaku usaha dilarang melakukan hal sebagai berikut:
  1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.[2]
  2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau salah satunya seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.[3]
 
Barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria di atas dilarang untuk diperdagangkan.[4] Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam mempromosikan barang/ jasa dengan cara-cara di atas dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.[5]
 
Lebih jauh, dalam menawarkan barang dan/atau jasa ini, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:[6]
  1. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
  2. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
  3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
  4. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
  5. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa
 
Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[7]
 
Selain itu, pelaku usaha juga dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:[8]
  1. perampasan barang tertentu;
  2. pengumuman keputusan hakim;
  3. pembayaran ganti rugi;
  4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  6. pencabutan izin usaha.
 
Apakah artis yang menmpromosikan kosmetik palsu tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sehingga dapat dijerat pidana? Untuk itu kita pahami definisi dari pelaku usaha. Pelaku usaha adalah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[9]
 
Berdasarkan penjelasan tersebut menurut hemat kami, meskipun artis mempromosikan kosmetik palsu yang menyebabkan kerugian konsumen namun ia tidak dapat serta merta dipidana dan dimintai pertanggungjawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung jawaban adalah pelaku usaha. Lagipula belum tentu artis tersebut mengetahui bahwa kosmetik yang ia promosikan tersebut adalah kosmetik yang tidak berizin (palsu).
 
Hal senada telah dijelaskan sebelumnya dalam artikel Ancaman Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Membuat Iklan Menyesatkan bahwa pada dasarnya, yang dipidana jika terbukti melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah pelaku usaha. Meskipun dimungkinkan dalam praktik, pelaku usaha menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan brosur. Jika pelaku usaha kemudian menggunakan jasa orang lain untuk menyebarkan brosur tersebut, tetap pelaku usahalah yang harus bertanggung jawab sebagai pihak yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan mengiklankannya secara tidak benar.
 
Jadi, jika seorang pelaku usaha mengiklankan produknya (barang/jasa) secara tidak benar yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen karena barang dan/atau jasanya tidak sesuai dengan yang diiklankan (dalam hal ini melalui perantara artis), perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Komsumen.
 
Selain itu, pelaku usaha tersebut wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[10]
 
Risiko Adanya Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum
Ketika pelaku usaha yang memiliki barang atau jasa ingin melakukan promosi dengan menggunakan artis sebagai simbol yang merepresentasikan suatu barang atau jasa dari pelaku usaha, umumnya ada perjanjian yang dibuat terlebih dahulu antara pelaku usaha dan artis sebelum melakukan promosi baik itu lisan maupun tulisan.
 
Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum , perjanjian harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif.[11]
 
Perjanjian tersebut tentunya harus dilandasi dengan itikad baik. Hal tersebut sebagaimana bunyi dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yaitu:
 
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 
Ketika suatu barang atau jasa telah terbukti melanggar ketentuan yang ada (palsu), pelaku usaha sudah jelas dikenakan sanksi. Tetapi bagaimana dengan artis yang menjadi objek promosi? Kemungkinan masyarakat untuk menggugat artis tersebut terbuka lebar, yaitu dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, bunyinya:
 
Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian.
 
Dalam artikel Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  3. Bertentangan dengan kesusilaan
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
 
Menurut hemat kami gugatan PMH yang dilakukan masyarakat akan menguji itikad baik dari artis yang bersangkutan. Maka dari itu nantinya diperlukan pembuktian.
 
Tetapi, jika artis melakukan endorse produk dengan itikad baik sehingga akibat kosmetik palsu tersebut nama baiknya dirugikan, maka ia dapat menggugat si pelaku usaha yang menggunakannya sebagai objek promosi atas tindakan PMH.
 
Untuk itu penting untuk mengedepankan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam menguji asas itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian (perihal promosi yang dilakukan artis dengan pelaku usaha).
 
Hal ini senada dengan pendapat Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ia menyatakan, seharusnya artis sudah mempelajari kontrak yang diajukan kepadanya oleh pelaku usaha. Asumsinya artis mengetahui barang yang diendorse. Kalau tahu, maka artis bertanggung jawab. Itikad baik juga menjadi alat ukur suatu tanggung jawab nantinya. Ia juga menambahkan bahwa gugatan PMH bisa saja dilakukan konsumen kepada artis, hal itu boleh-boleh saja sebagai hak konsumen. Soal siapakah yang memenangkan gugatan PMH tersebut adalah soal lain.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
 
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara dengan Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia via WhatsApp, pada Kamis 14 Maret 2019, pukul 15:14 WIB.
 

[1] Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan
[2] Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen
[3] Pasal 9 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen
[4] Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen
[5] Pasal 9 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen
[6] Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen
[7] Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen
[8] Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen
[9] Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Komsumen
[10] Pasal 7 huruf g dan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen
[11] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

 

Kembali ke Intisari


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua