Selasa, 09 April 2019

Upah Tidak Sesuai dengan Nominal yang Didaftarkan ke BPJS

Upah Tidak Sesuai dengan Nominal yang Didaftarkan ke BPJS

Pertanyaan

Saya bekerja di perusahaan distributor. Saya didaftarkan perusahaan tersebut BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya saya tidak tahu kalau saya terima upah yang berbeda dengan apa yang ada di data BPJS. Untuk upah yang saya terima hanya 1.8 juta. Tapi yang ada di data BPJS upah saya 2.6 juta (sesuai upah minimum) . Saya mau mengadukan ini tapi saya baru saja diberhentikan dari perusahaan tersebut. Terima kasih jawabannya.

Ulasan Lengkap

 
Tidak Boleh Membayar Upah di Bawah Ketentuan Upah Minimum
Karena Anda tidak menyebutkan daerah Anda bekerja. Maka kami akan jelaskan upah secara umum terlebih dahulu.
 
Dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) upah didefinisikan sebagai berikut:
 
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 
Pasal 88 ayat (1) UU 13/2003 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 
Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, salah satunya adalah meliputi upah minimum.[1] Upah minimum tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.[2]
 
Selanjutnya, perlu dipahami beberapa definisi di bawah ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (“Permenaker 15/2018”), antara lain:[3]
  1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
  2. Upah Minum Provinsi (“UMP”) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
  3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) adalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.
 
UMP wajib ditetapkan oleh gubernur. Selain UMP, gubernur dapat juga menetapkan UMK setelah penetapan UMP. Besaran UMK yang ditetapkan harus lebih besar dari UMP.[4]
 
 
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[5] Lalu bagaimana jika ada perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum? Hal tersebut merupakan tindak pidana kejahatan.[6]
 
Membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara bagi pengusaha paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.[7]
 
Sebagai informasi, pengecualian diberikan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat dilakukan dengan cara penangguhan.[8] Tata cara penangguhan diatur dengan Keputusan Menteri.[9]
 
Jika seharusnya upah minimumnya adalah Rp 2,6 juta seperti yang didaftarkan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan, maka upah yang diterima Anda (Rp 1,8 Juta) menyalahi aturan karena di bawah upah minimum. Oleh karena itu perusahaan dapat diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana di atas.
 
 
Upah yang Didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan Tidak Sesuai?
Dari informasi yang Anda sampaikan, upah yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan upah yang Anda terima.
 
Mungkin saja perusahaan mendaftarkan upah Anda ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan upah minimum yang berlaku di daerah Anda bekerja, namun kenyataannya Anda tidak dibayarkan sesuai upah minimum tersebut.
 
Melihat pengaturan di Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU 24/2011”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (kesehatan maupun ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.
 
Kemudian, dalam Pasal 15 ayat (2) UU 24/2011 disebutkan sebagai berikut:
 
Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
 
Secara eksplisit UU 24/2011 mengatur bahwa pemberi kerja harus menjamin kebenaran data yang diberikan kepada BPJS.
 
Bagaimana jika data pekerja yang didaftarkan ke perusahaan tidak benar atau tidak sesuai fakta? Ternyata hal tersebut dilarang dan perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:[10]
  1. teguran tertulis;
  2. denda; dan/atau
  3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
 
Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS.[11] Sedangkan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.[12]
 
 
Ingin Mengadu, Tapi Telah Diberhentikan oleh Perusahaan?
Atas kasus yang Anda sampaikan, kami asumsikan bahwa perusahaan telah membayar upah di bawah upah minimum dan juga Anda diberhentikan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 
Perlu diketahui bahwa terdapat 2 (dua) macam perjanjian kerja menurut Pasal 56 ayat (1) UU 13/2003, yaitu:
  1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (”PKWT”) yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[13]
  2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.[14]
 
Apabila Anda Pegawai PKWT, maka seharusnya Anda mendapatkan ganti rugi, karena jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.[15]
 
Lain halnya jika Anda berstatus sebagai pegawai PKWTT, maka pemutusan hubungan kerja (“PHK”) harus dilakukan dengan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) setelah dirundingkan dan tidak tecapainya kesepakatan.[16] Jika PHK PKWTT tidak melalui penetapan PHI, maka batal demi hukum, dan berarti pekerja yang di PHK masih berstatus sebagai pegawai di perusahaan yang bersangkutan.[17]
 
Selama putusan dari PHI belum ditetapkan (diartikan belum berkekuatan hukum tetap), baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.[18] Dalam hal ini perusahaan bisa saja memberikan skorsing kepada Anda sambil menunggu penetapan PHK dari PHI, dengan membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada Anda sesuai kontrak dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.[19]
 
Menurut hemat kami, perihal PHK yang tidak sesuai aturan, berarti dalam kasus Anda telah terjadi perselisihan hubungan industrial dengan jenis perselisihan PHK. Sementara atas upah yang tidak sesuai yang dibayarkan perusahaan, termasuk ke dalam perselisihan hubungan industrial dengan jenis perselisihan hak. Untuk itu, Anda bisa mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada PHI pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.[20]
 
Yang terakhir, karena diduga telah terjadi tindak pidana kejahatan karena membayar upah di bawah upah minimum, maka Anda dapat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi atau ke pegawai pengawas ketenagakerjaan. Selanjutnya polisi dan pegawai pengawas yang diberikan kewenangan sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan karena membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.[21]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:

[1] Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU 13/2003
[2] Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003
[3] Pasal 89 ayat (1) UU 13/2003 jo. Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4 Permenaker 15/2018
[4] Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permenaker 15/2018
[5] Pasal 90 ayat (1) UU 13/2003
[6] Pasal 185 ayat (2) UU 13/2003
[7] Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU 13/2003
[8] Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003
[9] Pasal 90 ayat (3) UU 13/2003
[10] Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2011
[11] Pasal 17 ayat (3) UU 24/2011
[12] Pasal 17 ayat (4) UU 24/2011
[14] Pasal 1 angka 2  Kepmenakertrans 100/2004
[15] Pasal 62 UU 13/2003
[16] Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 ayat (3) UU 13/2003
[17] Pasal 155 ayat (1) UU 13/2003
[18] Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011
[19] Pasal 155 ayat (3) UU 13/2003
[21] Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2003

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua