Kamis, 18 April 2019

Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (Legal Aid)

Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (Legal Aid)

Pertanyaan

Apakah antara Pro Bono dan Legal Aid merupakan istilah hukum yang sama?

Ulasan Lengkap

 
Pro Bono (Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma)
Sebagaimana pernah dijelasakan dalam artikel Perbedaan Pro Bono dengan Pro Deo, pengertian pro bono adalah suatu pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pro bono menurut The Law Dictionary, yaitu:
 
A latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.
 
Pengaturan mengenai pro bono mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU 18/2003”), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2008”), dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“Peraturan Peradi 1/2010”), disebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.[1]
 
Bantuan hukum secara cuma-Cuma (pro bono) adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.[2]
 
Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Termasuk dalam kategori pencari keadilan tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik, sehingga kesempatannya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya.[3]
 
Pelaksanaan pro bono tunduk kepada Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4] Pemberian pro bono pun tidak terbatas di dalam ruang sidang/ pengadilan (pada setiap tingkat proses peradilan), tetapi juga dilakukan di luar pengadilan.[5]
 
Dalam memberikan pro bono, advokat harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.[6]
 
Kewajiban pro bono oleh advokat disebutkan di Pasal 11 Peraturan Peradi 1/2010:
 
Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya.
 
Pro bono dapat dilaksanakan oleh advokat melalui atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum.[7]
 
Bantuan Hukum (Legal Aid)
Legal Aid menurut Black’s Law Dictionary 9th Edition adalah:
 
Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price.
 
Legal aid atau dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU 16/2011”) dikenal dengan istilah bantuan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
 
 
Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (“LBH”) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU 16/2011.[8] Sedangkan yang disebut dengan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.[9]
 
Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang harus memenuhi syarat yang meliputi:[10]
  1. berbadan hukum;
  2. terakreditasi;
  3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  4. memiliki pengurus; dan
  5. memiliki program bantuan hukum.
 
Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam arti legal aid sesuai dengan 16/2011 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”). Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN. Selain APBN, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:[11]
  1. hibah atau sumbangan; dan/atau
  2. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
 
Pada pelaksanaannya, bantuan hukum dibiayai oleh negara melalui APBN yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi.[12]
 
Perbedaan Pro Bono dan Legal Aid
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Bedakan, Tak Semua Bantuan Hukum Bisa Disebut Pro Bono, memberikan bantuan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono dinyatakan wajib oleh UU 18/2003 bagi profesi advokat. Ketentuan lebih lanjut bahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah PP 83/2008 dan Peraturan Peradi 1/2010. Menurut Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) “Rumah Bersama Advokat”, Luhut M.P. Pangaribuan, hal mendasar yang perlu diingat baik-baik para advokat Indonesia bahwa bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) memiliki kriteria tersendiri. Harus dibedakan antara pro bono dengan program bantuan hukum (legal aid) lainnya. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah, sementara pro bono berasal dari value system para advokat yang harus menjaga kehormatan profesinya itu.
 
Lebih lanjut Luhut mengatakan bahwa advokat yang menangani perkara di organisasi bantuan hukum atau Pos Bantuan Hukum (“Posbakum”) tidak dihitung dalam pro bono.
 
Masih dari sumber yang sama, Patra M. Zen yang pernah bergiat dalam jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengakui bahwa konsep pro bono di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di beberapa negara lain tidak dibedakan antara pro bono dengan bantuan hukum, tapi di Indonesia, dalam aturan dan praktik dibedakan.
 
Sebagai salah satu perumus UU 16/2011, Patra mengatakan bahwa rujukan soal pro bono adalah UU 18/2003, sedangkan pemberian bantuan hukum (legal aid) mengacu UU 16/2011. Perbedaan berikutnya, pemberian bantuan hukum (legal aid) diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum ataupun organisasi kemasyarakatan dengan program bantuan hukum. Mereka tunduk pada kriteria dan syarat pada UU 16/2011. Sedangkan pro bono kewajibannya melekat pada individu advokat.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Black’s Law Dictionary 9th Edition;
  2. The Law Dictionary, diakses pada 14 Februari 2014 pukul 17.51 WIB.
 

[1] Pasal 22 ayat (1) UU 18/2003, Pasal 2 PP 83/2008 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Peradi 1/2010
[2] Pasal 1 angka 3 PP 83/2008
[3] Pasal 1 angka 4 PP 83/2008 dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Peradi 1/2010
[4] Pasal 4 Peraturan Peradi 1/2010
[5] Pasal 3 PP 83/2008 jo. Pasal 5 Peraturan Peradi 1/2010
[6] Pasal 10 PP 83/2008
[7] Pasal 12 ayat (1) Peraturan Peradi 1/2010
[8] Pasal 1 angka 3 UU 16/2011
[9] Pasal 1 angka 2 dan angka 3 PP 42/2013
[10] Pasal 4 PP 42/2013
[11] Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) UU 16/2011
[12] Pasal 17 ayat (2) UU 16/2011

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua