Senin, 15 July 2019

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual

Pertanyaan

Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang ada pada bidang kekayaan intelektual? Baik itu di pengadilan atau di luar pengadilan. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Berdasarkan laman Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), Kekayaan Intelektual (“KI”) merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan, sering kali muncul sengketa (dispute) ataupun pelanggaran KI yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan atau yang dikenal juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”). Beberapa bentuk APS yang selama ini telah dikenal yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
 
Untuk jalur pengadilan (litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektual-nya. Khusus untuk pelanggaran Rahasia Dagang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.
 
Sedangkan untuk penyelesaian di jalur non-pengadilan (non-litigasi) atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999”). Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
 
Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 adalah:
 
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
 
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa didefinisikan sebagai berikut:
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
 
Lebih lanjut, penyelesaian sengketa beberapa jenis KI diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
 
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta
Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU HC”), mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
 
Dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU HC diterangkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Sedangkan yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.
 
Penyelesaian Sengketa Paten
Penyelesaian sengketa Paten selain melalui Pengadilan Niaga juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”).
 
Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis
Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
 
Penyelesaian Sengketa Desain Industri
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (“UU 31/2000”) mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
 
Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (“UU 32/2000”) mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
 
Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang
Perlu dipahami, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU 30/2000”) mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Negeri, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
 
Untuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, tata cara gugatan telah diatur dalam masing-masing peraturan terkait KI yang dituju. Kami ambil contoh salah satunya adalah tata cara gugatan pelanggaran hak cipta yang diatur pada Pasal 100-101 UU HC sebagai berikut.
 
Pasal 100 UU HC
  1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
  2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
  3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
  4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
  5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
  6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
 
Pasal 101 UU HC
  1. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
  2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
  3. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  4. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.
 
Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian, persyaratan dan prosedurnya telah diatur dalam yaitu UU 30/1999, sebagai berikut:
 
Pasal 4 UU 30/1999
  1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
  2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
  3. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.
 
Pasal 5 UU 30/1999
  1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
  2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
 
Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.[1]
 
Mengenai alternatif penyelesaian sengketa diatur pada Pasal 6 UU 30/1999 sebagai berikut:
 
Pasal 6 UU 30/1999
  1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
  2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
  3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
  4. Apabila para pihak tsb dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
  5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
  6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui media for sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
  7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
  8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
  9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.
 
Sengketa KI tidak saja terjadi dengan pihak yang berada di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. World Intellectual Property Organizations (WIPO) sebagai salah satu ‘specialized agency’ dari United Nations adalah lembaga internasional yang bergerak di bidang perlindungan kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur mengenai KI sangat banyak dipengaruhi oleh perdagangan dunia dan sangat erat kaitannya dengan WTO dan TRIPS Agreement. Awalnya GATT/WTO menempatkan satu badan khusus untuk menangani penyelesaian sengketa yang disebut Dispute Settlement Body bagi permasalahan perdagangan dunia. Sedangkan khusus untuk permasalahan KI adanya WIPO Arbitration and Mediation Center telah banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha internasional.
 
Pemerintah Indonesia sendiri telah pula menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Alternative Dispute Resolution (“ADR”) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di Kantor Pusat WIPO, Geneva, Switzerland.
 
Menurut William A. Finkelstein dalam buku ADR in Trademark and Unfair Competition Disputes: A Praticioner’s Guide (hal. 68), sama halnya dengan kebiasaan ADR yang dilakukan pada negara-negara lain atau forum internasional, ADR bukanlah hanya merupakan satu pendekatan atau metode, melainkan mencakup berbagai praktik-praktik penyelesaian perselisihan. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan dalam dua kategori utama yaitu yang mengikat (binding) dan yang atas persetujuan bersama atau konsensus (consensual).Metode mengikat (binding) sebagaimana sebutannya, hasilnya mengikat kedua belah pihak secara otomatis, sedangkan metode konsensus memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membentuk kesepakatan dan memerlukan persetujuan bersama agar dapat dilaksanakan. WIPO Arbitration and Mediation Center bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dan kantor-kantor urusan intelektual di negara-negara tersebut serta Pengadilannya untuk meningkatkan kesadaran akan penyelesaian sengketa melalui metode ADR dalam menyelesaikan sengketa di bidang HKI.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. William A Finkelstein. ADR in Trademark and Unfair Competition Disputes: A Praticioner’s Guide. Center for Public Resources, New York, 1994.

[1] Pasal 60 UU 30/1999

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua