Senin, 12 August 2019

Pelanggaran Hak Privasi Anak

Pelanggaran Hak Privasi Anak

Pertanyaan

Saya adalah anak berusia 16 tahun yang memiliki masalah, di mana orang tua saya saya yakini telah melanggar hak privasi saya, Orang tua saya memaksa untuk bisa menggunakan alat elektronik saya (HP dan laptop) dan menyebarkan informasi seperti isi percakapan saya dengan kenalan saya kepada orang orang lain di sosial media tanpa persetujuan dari saya ataupun kenalan saya. Apa yang masih menjadi wewenang orang tua saya? Apa yang bisa dilakukan oleh saya untuk menyelesaikan masalah ini?

Ulasan Lengkap

 
Berdasarkan ilustrasi usia yang Anda berikan (16 tahun), Anda masih dapat dikategorikan sebagai anak. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU 17/2016”), adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, hubungan Anda dan orang tua Anda tunduk pada undang-undang tersebut.
 
Sebagai anak, Anda memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.[1] Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[2] Setiap anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.[3]
 
Selain itu, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.[4] Menurut hemat kami, hak menyatakan dan didengar pendapatnya termasuk juga hak untuk menolak memberikan informasi atau barang milik Anda kepada orang tua Anda sekalipun. Selain itu, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, juga berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:[5] 
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.
 
Kekejaman pada uraian di atas dicontohkan sebagai tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Adapun perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Sementara bentuk ketidakadilan dicontohkan sebagai tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.[6] Dengan demikian, Anda dilindungi dari kesewang-wenangan, termasuk dari tindakan perampasan alat elektronik Anda secara paksa.
 
Di sisi lain, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:[7]
  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
 
Namun demikian, karena perampasan yang dilakukan orang tua Anda berkaitan dengan alat elektronik berupa handphone dan laptop dan berujung pada penyebarluasan isi percakapan dengan kenalan Anda di media sosial, klausul-klausul di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) pun dapat berlaku.
 
Laptop dan handphone Anda dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.[8]
 
Data yang terkandung di dalam laptop dan handphone Anda sendiri dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[9]
 
Perlindungan atas privasi Anda diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 yang berbunyi:
 
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
 
Kemudian perlu dipahami bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:[10]
  1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
  2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
  3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
 
Selain itu, Pasal 30 UU ITE juga melarang beberapa hal sebagai berikut:
 
  1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
  2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
  3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
                                                                                                    
Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 UU ITE yang berbunyi:
 
  1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
  3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 
Namun demikian, hukum pidana sejatinya merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium) yang dapat Anda tempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi. Mengingat Anda dan orang tua masih terikat dalam hubungan keluarga, kami berharap permasalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
 
Selengkapnya simak juga artikel Arti Ultimum Remedium.
 
Apabila cara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, salah satu lembaga yang dapat Anda rujuk adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”). KPAI bertugas:[11]
  1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
  3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
  4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
  5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU 23/2002.
 
Berdasarkan penelusuran kami pada laman resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak anak yang Anda alami dapat dilakukan dengan mengisi formulir pada laman www.kpai.go.id/formulir-pengaduan.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses pada Senin, 12 Agustus 2019, pukul 11.40 WIB.

[1] Pasal 1 angka 12 UU 35/2014
[2] Pasal 4 UU 23/2002
[3] Pasal 6 UU 35/2014
[4] Pasal 10 UU 23/2002
[5] Pasal 13 ayat (1) UU 23/2002
[6] Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d dan e UU 23/2002
[7] Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014
[8] Pasal 1 angka 5 UU 19/2016
[9] Pasal 1 angka 1 UU 19/2016
[10] Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE jo. UU 19/2016
[11] Pasal 76 UU 23/2002 jo. UU 35/2014

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua