Selasa, 18 June 2019

Jika Pengusaha Tidak Membayarkan Uang Penggantian Hak

Jika Pengusaha Tidak Membayarkan Uang Penggantian Hak

Pertanyaan

Apa hukumnya bagi perusahaan yang tidak mau memberikan ongkos pulang untuk karyawan tetapnya yang resign ke tempat di mana karyawan diterima bekerja? Dengan alasan karyawan tersebut mengundurkan diri atas kemauan sendiri  

Ulasan Lengkap

 
Hak Pekerja Resign
Status Anda sebagai karyawan tetap dikenal sebagai karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”).
 
Adapun syarat pengunduran diri (resign) sesuai Pasal 162 ayat (3) UU 13/2003 ialah:
  1. Permohonan pengunduran diri disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum off (tidak lagi aktif bekerja). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha untuk mencari pengganti yang baru dan/atau melakukan transfer of knowledgebagi karyawan baru (pengganti);
  2. Tidak ada sangkutan “ikatan dinas”;
  3. Harus tetap bekerja (melaksanakan kewajibannya) sampai tanggal mulai pengunduran diri.
 
Bagi pekerja yang mengundurkan diri, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003 hanya berhak atas Uang Penggantian Hak ("UPH") sebagaimana terinci dalam Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003.
 
Di samping itu, khusus bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima UPH ia juga berhak diberikan Uang Pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[1]
 
Artinya pekerja yang mengundurkan diri hanya berhak atas UPH. Tapi, khusus bagi pekerja yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain berhak atas UPH, ia juga berhak diberikan Uang Pisah.
 
UPH yang seharusnya diterima meliputi:[2]
  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
 
Karena Anda resign sebagai PKWTT dan berhak atas UPH yang di dalamnya juga termasuk ongkos pulang, berarti memang perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan UPH (termasuk biaya atau ongkos pulang ke tempat dimana Anda diterima bekerja).
 
Jika Tidak Diberikan Uang Penggantian Hak (Ongkos Pulang)
Apabila tidak diberikan ongkos pulang ke tempat di mana Anda diterima bekerja (salah satu komponen UPH), maka Anda bisa untuk menuntut perusahaan untuk membayarkannya. Jika perusahaan tidak kunjung memenuhinya maka Anda dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (“PHI”) dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 162 ayat (2) UU 13/2003
[2] Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua