Jumat, 05 Juli 2019

Jika Perjanjian Kerja Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing

Jika Perjanjian Kerja Dibuat Hanya dalam Bahasa Asing

Pertanyaan

Melihat artikel yang ditulis hukumonline yang judulnya “wajibkah membuat kontrak dalam dua bahasa” dan “perbedaan perjanjian dua bahasa, mana yg berlaku” itu menjadi saya bertanya-tanya. Apakah kontrak kerja juga harus dibuat dua bahasa? Apa dasarnya? Misal saya kerja di perusahaan asing (PMA) sebagai pegawai kontrak, tapi kontraknya cuma ada berbahasa Inggris, ga ada bahasa Indonesia. Apa konsekuensinyaa? Apa kontrak batal?

Ulasan Lengkap

 
Perjanjian Kerja Tertulis
Untuk menjawab pertanyaan Anda, tentunya kita dapat mengacu ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), dengan terlebih dahulu membahas kontrak kerja.
 
Dalam UU 13/2003 tidak dikenal istilah kontrak kerja. Namun yang dipakai adalah perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[1]
 
Perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.[2]
 
Perjanjian kerja yang dimaksud  dapat dibuat secara tertulis atau lisan, perjanjian itu dibuat atas dasar:[3]
  1. kesepakatan kedua belah pihak;
  2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Karena fokusnya adalah penggunaan bahasa, maka kami akan membahas perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Perjanjia kerja tertulis harus sekurang-kurangnya memuat:[4]
  1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
  3. jabatan atau jenis pekerjaan;
  4. tempat pekerjaan;
  5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
  6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
 
Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud huruf e dan f di atas, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]
 
Perjanjian kerja tertulis dibuat untuk waktu tertentu (“PKWT”) atau waktu tidak tertentu (“PKWTT”) yang tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Perjanjian itu pula dibuat sekurang kurangnya rangkap 2, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 perjanjian kerja.[6]
 
Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerja Tertulis
Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian kerja secara eksplisit dicantumkan untuk PKWT, yaitu dalam Pasal 57 ayat (1) UU 13/2003 sebagai berikut:
 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
 
Selain itu, secara umum kewajiban memakai bahasa Indonesia juga didasari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) menyatakan bahwa:
 
  1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
  2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
 
Derajat bahasa Indonesia dalam PKWT pun sangat menentukan dalam hal penafsiran, hal ini ditunjukkan dalam Pasal 57 ayat (3) UU 13/2003 sebagai berikut:
 
Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
 
Konsekuensi Jika PKWT Hanya Dibuat dalam Bahasa Asing
Anda menyatakan bahwa perjanjian kerja Anda dibuat dalam bahasa asing saja, sedangkan status Anda di perusahaan tersebut hanya sebagai pekerja PKWT.
 
Dalam UU 13/2003 hanya membicarakan konsekuensi apabila PKWT dibuat secara lisan, jika demikian maka maka demi hukum pekerja/buruh akan menjadi sebagai PKWTT karena bertentangan dengan prinsip PKWT yang seharusnya dibuat tertulis. Hal tersebut diatur Pasal 57 ayat (2) UU 13/2003 yaitu:
 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
 
Sayangnya UU 13/2003 tidak menyebutkan konsekuensi apabila tidak mengikuti kewajiban ditulis dalam bahasa Indonesia.
 
Lalu apakah berarti karena tidak diatur UU 13/2003 maka dibolehkan? Jawabannya adalah bahwa perjanjian kerja Anda menjadi batal demi hukum.
 
Pemikiran tersebut beranjak dari pendapat Eri Hertiawan yang disampaikan dalam seminar Hukumonline “Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” pada 16 Desember 2009. Menurut kesimpulan beliau, pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dapat digunakan sebagai dasar kebatalan (bukan pembatalan) suatu perjanjian.
 
Berkaitan dengan pendapat tersebut, perihal batal demi hukum suatu PKWT yang hanya dibuat dalam bahasa asing, dapat dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang bunyinya sebagai berikut:
 
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
    1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. suatu pokok persoalan tertentu;
    4. suatu sebab yang tidak terlarang.
 
Kebatalan itu didasari Pasal 1335 KUH Perdata sebagai berikut:
 
Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
 
Jika hanya dalam bahasa asing, perjanjian kerja bisa berakibat batal demi hukum. Untuk itu Anda seharusnya meminta perusahaan untuk membuat perjanjian kerja dalam bahasa Indonesia.
 
Selain itu, menurut praktisi ahli hukum ketenagakerjaan, Umar Kasim, PKWT yang dibuat dalam bahasa asing saja dapat memberlakukan Pasal 57 ayat (2) UU 13/2003. Ia berpendapat bahwa karena kontrak tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan tidak tertulis dalam huruf latin, dengan ini PKWT tidak memenuhi syarat dan ketentuan UU 13/2003. Sehingga perlakuan (pemenuhan hak) bagi pekerja melalui PKWT, diberlakukan sama dengan pekerja melalui PKWTT, di sini automatically PKWT menjadi PKWTT.
 
Dalam hal perusahaan tidak mau membuat perjanjian kerja dalam bahasa Indonesia, maka Anda dapat upaya hukum dengan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”), tentunya apabila telah lebih dulu melakukan penyelesaian secara konsiliasi atau mediasi namun tidak tercapai perdamaian atau kesepakatan.
 
Menurut hemat kami gugatan yang nantinya Anda ajukan ialah gugatan perselisihan hak.[7]  Selain itu, menurut Juanda Pangaribuan, dalam bukunya Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial (hal. 233), apabila gugatan pekerja mengenai perselisihan hak dan PHK, penggugat mengkualifikasi perbuatan pengusaha sebagai tindakan yang bertentangan dengan UU atau PKB. Kalau perkara itu diajukan ke Pengadilan Negeri, peggugat mengkualifikasi gugatannya  sebagai gugatan perbuatan melawan hukum (“PMH”) atau wanprestasi.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Juanda Pangaribuan. Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial. Jakarta: MISI, 2017.
 
Catatan:
  1. Pendapat Eri Hertiawan disampaikan dalam seminar Hukumonline “Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” pada 16 Desember 2009 sebagaimana dikutip dalam buku Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing, Hukumonline.com.
  2. Pendapat Umar Kasim, praktisi Hukum Ketenagakerjaan diperoleh dari wawancara via telepon dan WhatsApp, pada 4 Juli 2019, pukul 20.40 WIB.

[1] Pasal 1 angka 14 UU 13/2003
[2] Pasal 50 UU 13/2003
[3] Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003
[4] Pasal 54 ayat (1) UU 13/2003
[5] Pasall 54 ayat (2) UU 13/2003
[6] Pasal 56 ayat (1), Pasal 55, dan Pasal 54 ayat (3) UU 13/2003
[7] Pasal 1 angka 2 UU 2/2004

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua