Rabu, 04 September 2019

Pembatasan Hak Atas Hasil Penjualan Pelapak E-commerce

Pembatasan Hak Atas Hasil Penjualan Pelapak E-commerce

Pertanyaan

Saya adalah seorang penjual/pelapak di sebuah e-commerce. Di e-commerce ini ada aturan bahwa pelapak tidak dapat menggunakan dana hasil penjualannya secara langsung untuk melakukan transaksi lagi dalam bentuk pembelian barang. Contoh: saya menjual barang yang laku seharga Rp1 juta, dana yang saya peroleh itu masuk ke dalam akun saldo penjualan/penghasilan saya. Ketika saya ingin menggunakan saldo tersebut untuk membeli barang lain yang dijual di lapak lain juga ternyata ada kebijakan/aturan dari pengelola lapak bahwa dana/uang hasil keringat saya berjualan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli barang. Untuk itu, kami diharuskan melakukan penarikan dana/withdrawal terlebih dahulu dengan dikenakan biaya penarikan/withdrawal sebesar Rp5000 yang mana hal ini tidak pernah diinformasikan kepada saya secara terbuka sebagai pengguna jasa layanan di lapak tersebut. Sebagai komparasi, di lapak e-commerce lain, aturan tersebut tidak ada sehingga sebagai seller saya bisa dan dapat sebebasnya menggunakan dana hasil penjualan saya itu untuk membeli barang kebutuhan saya di lapak lain.   Pertanyaannya: 1. Apakah lapak e-commerce memang berhak dan berwenang untuk melarang dan membatasi penggunaan dana/uang hasil penjualan pelapak untuk bertransaksi lebih lanjut dan memaksa para pelapak untuk melakukan penarikan withdrawal terlebih dahulu? Hal ini sudah merugikan para pelapak karena setiap penarikan akan dipotong biaya penarikan; 2. Apa dasar hukumnya lapak e-commerce tersebut membatasi kemerdekaan pelapak untuk membelanjakan uang hasil penjualannya? 3. Apakah hal tersebut tidak melawan UU Perlindungan Konsumen dimana sebagai pelapak/penjual kami dirugikan dengan kebijakan/aturan tersebut. Bukankah dana/uang tersebut adalah hasil jerih payah kami? 4. Apakah pihak pengelola lapak memang berhak untuk mengatur dan membatasi kebebasan para pelapak itu?

Ulasan Lengkap

 
Terkait pertanyaan tersebut, dapat kami uraikan sebagai berikut:
 
  1. Pada prinisipnya hubungan pelapak (penjual) dengan pengelola lapak e-commerce ditentukan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak tersebut, termasuk term and condition (syarat dan ketentuan) yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 
Hasanudin Rahman dalam bukunya Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis menyatakan bahwa perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan (konsensus) kedua belah pihak. Kata konsensus dalam hal ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Hal itu mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang menyatakan bahwa:
 
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 
Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.
 
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata di atas sekaligus menggambarkan asas pacta sunt servanda dalam hukum perdata. Dalam hal ini, kebijakan untuk melarang atau membatasi penggunaan dana hasil penjualan di lapak e-commerce sangat bergantung pada ada tidaknya ketentuan tersebut di dalam perjanjian.  
 
Jika term penggunaan dana tersebut telah disebutkan dalam perjanjian, maka pengelola lapak tidak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini mengingat kondisi tersebut juga telah disepakati oleh pelapak. Sebaliknya, jika term terkait dana hasil penjualan pada lapak e-commerce tersebut tidak diperjanjikan, maka pembatasan tersebut merupakan hal yang melanggar hukum (dalam hal ini perjanjian) dan/atau hukum perlindungan konsumen.
 
  1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.[1] Dengan demikian, semua kesepakatan yang dibuat para pihak (pelapak dan pengelola lapak) secara hukum tetap berlaku sebagai bukti adanya kesepakatan tersebut, meskipun dituangkan dalam bentuk elektronik.
 
  1. Dalam hubungan hukum antara pelapak dan pengelola lapak e-commerce, Anda juga dapat digolongkan sebagai konsumen jasa dari pengelola lapak e-commerce tersebut. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), Anda memiliki sejumlah hak, yaitu:
 
  1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan/atau jasa.
 
Dalam hal term mengenai penggunaan dana hasil penjualan tersebut tidak diinformasikan sebelumnya kepada Anda, maka pengelola lapak e-commerce dapat dikatakan telah melanggar hak-hak Anda sebagai konsumen.
 
Apabila Anda merasa dirugikan oleh kebijakan sepihak tersebut, Anda berhak untuk    mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[2]
 
Sebaliknya, mengacu pada pendapat Munir Fuady dalam bukunya Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, informasi tertulis melalui perjanjian maupun pemberitahuan secara elektronik dapat dipandang sebagai bentuk itikad baik. Jika kondisi penggunaan dana tersebut telah diinformasikan pada Anda secara layak, maka pengelola e-commerce tidak dapat dikatakan melanggar hukum.
 
  1. Sebagaimana telah diuraikan diatas, pengelola lapak seharusnya berpedoman pada perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam hal ini kewenangan yang dapat dijalankan oleh pengelola lapak e-commerce adalah kewenangan yang telah tersebut dalam perjanjian dan kesepakatan dengan pelapak.
 
Artinya penggunaan kewenangan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila kewenangan itu memang diberikan oleh pelapak dan disepakati di dalam perjanjian. Sebaliknya, jika kewenangan tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian, maka tindakan pengelola lapak terkait dana penjualan tersebut merupakan tindakan melawan hukum.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Hasanudin Rahman. Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
  2. Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
 

[1] Pasal 18 ayat (1) UU ITE
[2] Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua