Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Terkait pertanyaan tersebut, dapat kami uraikan sebagai berikut:
Pada prinisipnya hubungan pelapak (penjual) dengan pengelola lapak e-commerce ditentukan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak tersebut, termasuk term and condition (syarat dan ketentuan) yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Hasanudin Rahman dalam bukunya
Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis menyatakan bahwa perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan (konsensus) kedua belah pihak. Kata konsensus dalam hal ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Hal itu mengacu pada Pasal 1338 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yang menyatakan bahwa:
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata di atas sekaligus menggambarkan asas pacta sunt servanda dalam hukum perdata. Dalam hal ini, kebijakan untuk melarang atau membatasi penggunaan dana hasil penjualan di lapak e-commerce sangat bergantung pada ada tidaknya ketentuan tersebut di dalam perjanjian.
Jika term penggunaan dana tersebut telah disebutkan dalam perjanjian, maka pengelola lapak tidak melakukan pelanggaran hukum. Hal ini mengingat kondisi tersebut juga telah disepakati oleh pelapak. Sebaliknya, jika term terkait dana hasil penjualan pada lapak e-commerce tersebut tidak diperjanjikan, maka pembatasan tersebut merupakan hal yang melanggar hukum (dalam hal ini perjanjian) dan/atau hukum perlindungan konsumen.
Dalam hubungan hukum antara pelapak dan pengelola lapak
e-commerce, Anda juga dapat digolongkan sebagai konsumen jasa dari pengelola lapak
e-commerce tersebut. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 4 huruf a dan huruf c
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), Anda memiliki sejumlah hak, yaitu:
hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
…
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan/atau jasa.
Dalam hal term mengenai penggunaan dana hasil penjualan tersebut tidak diinformasikan sebelumnya kepada Anda, maka pengelola lapak e-commerce dapat dikatakan telah melanggar hak-hak Anda sebagai konsumen.
Apabila Anda merasa dirugikan oleh kebijakan sepihak tersebut, Anda berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
[2]
Sebaliknya, mengacu pada pendapat Munir Fuady dalam bukunya Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, informasi tertulis melalui perjanjian maupun pemberitahuan secara elektronik dapat dipandang sebagai bentuk itikad baik. Jika kondisi penggunaan dana tersebut telah diinformasikan pada Anda secara layak, maka pengelola e-commerce tidak dapat dikatakan melanggar hukum.
Sebagaimana telah diuraikan diatas, pengelola lapak seharusnya berpedoman pada perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam hal ini kewenangan yang dapat dijalankan oleh pengelola lapak e-commerce adalah kewenangan yang telah tersebut dalam perjanjian dan kesepakatan dengan pelapak.
Artinya penggunaan kewenangan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila kewenangan itu memang diberikan oleh pelapak dan disepakati di dalam perjanjian. Sebaliknya, jika kewenangan tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian, maka tindakan pengelola lapak terkait dana penjualan tersebut merupakan tindakan melawan hukum.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Hasanudin Rahman. Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Munir Fuady. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
[1] Pasal 18 ayat (1) UU ITE
[2] Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen
