Jumat, 26 July 2019

Apakah Dihukum Jika Membunuh karena Membela Diri?

Apakah Dihukum Jika Membunuh karena Membela Diri?

Pertanyaan

Jika saya sedang dijalan melihat ada 2 orang mabuk, lalu adik saya berusaha memberitahu agar mereka jangan mengganggu warga. Tiba-tiba 2 (dua) orang itu menyerang adik saya dengan pisau ke arah perut adik sambil mengatakan “ku bunuh kau”, adik saya yang punya kemampuan bela diri menangkis, dan tidak sengaja tangkisan saya berujung pada pisau yang dipegang pelaku malah menusuk dirinya sendiri. Pelaku sayangnya meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dia bilang ke orang-orang kalo adik sayalah pelakunya. Padahal jelas-jelas adik saya melakukan itu karna hanya membela dirinya. Eh malah ditangkap polisi dan akan menjalani sidang. Katanya adik saya membunuh. Bagaimana hukumnya terhadap hukum yang tidak adil ini?

Ulasan Lengkap

 
Pada perkelahian antara adik Anda dan orang mabuk tersebut, kami asumsikan bahwa situasi adik Anda sangat terpojok. Namun karena membela diri akibat serangan 2 orang mabuk, sehingga membuat pisau yang ingin ditusukkan ke arah perut adik Anda berbalik menusuk diri si pelaku. Di sini tidak ada niat sengaja dari adik Anda untuk membunuh.
 
Sebelum menjawab pertanyaan Anda kami akan jelaskan beberapa hal penting berikut ini:
  1. Pada dasarnya, sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu demikian yang diatur oleh Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Secara a contrario dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang telah ditentukan merupakan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan, dapat dipidana.
  1. Mengenai tindakan pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP yang bunyinya:
 
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 
  1. Dari cerita Anda, kita ketahui bahwa adik Anda tersebut membunuh karena membela diri, sehingga membunuh bukan dengan sengaja. Dalam ilmu hukum pidana dikenal pembelaan dalam keadaan darurat.
 
Perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (noodweer) diatur pada Pasal 49 KUHP, ialah:
 
  1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
  2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
 
Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 64-65), yaitu:
  1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
  2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
  3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.
 
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana, R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:
  1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
  2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
  3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.
 
Analisis
Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan kasus adik Anda, menurut hemat kami adik Anda itu belum dapat dikatakan bersalah telah membunuh sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah melakukan tindak pidana, tapi baru dijadikan sebagai tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan (minimal dua alat bukti) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Atau dijadikan sebagai terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.[1]Pada akhirnya mekanisme pembuktian di pengadilan lah yang akan membuktikan apakah adik Anda bersalah atau tidak.
 
Perlu diketahui pada prinsipnya, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Untuk tujuan itulah pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, sangat dimungkinkan seorang tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur oleh Pasal 20 KUHAP.
 
Dalam hal ini adik Anda harus bersabar dan mengikuti proses persidangan. Karena bagaimana pun adik Anda berhak segera diadili oleh pengadilan. Hakim lah yang menentukan adik Anda bersalah atau tidak.[2]
 
Adapun adik Anda yang akan menjalani persidangan, kami sarankan untuk memilih penasihat hukum. Hal ini penting guna membela adik Anda di persidangan. Sebagaimana bunyi Pasal 54 KUHAP:
 
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
 
Adik Anda dapat memilih sendiri penasihat hukumnya, tentu kami sarankan memilih penasihat hukum yang telah memiliki track record yang baik dalam membela klien pada perkara pidana.[3]
 
Berdasarkan Pasal 49 KUHP di atas adalah pembelaan terpaksa (noodweer) yang merupakan dasar pembenar yang menjadi penghapus pidana. Oleh karena itu adik Anda seharusnya bebas dari tuntutan pidana tersebut.
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh kasus pidana mengenai pembelaan diri dapat kita lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 50/Pid.B/2008/PN. MGL. Dari fakta yang ada di persidangan kasus berawal dari korban dan salah satu saksi sedang berkelahi dalam keadan mabok minuman keras. Bahwa kemudian terdakwa yang baru datang melihat keributan tersebut, berinisiatif untuk melerai, namun karena korban merasa tidak senang, kemudian bersama-sama dengan teman-temannya berbalik menyerang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Didapatkan bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan terjatuh dan terdesak karena dikeroyok oleh korban bersama dengan teman-temannya. Terdakwa hanya membela diri dengan tangan kosong tanpa senjata. Bahwa kemudian tiba-tiba terdengar suara jeritan dari saksi korban yang lansung jatuh tertelungkup dengan badan bersimbah darah karena terkena tusukan benda tajam pada centong lengan kiri yang menyebabkan korban kemudian meninggal dunia.
 
Ketika saksi korban menjerit dan kemudian jatuh tertelungkup karena tertusuk benda tajam, tidak seorangpun yang melihat siapa yang melakukan penusukan dan juga tidak ada yang melihat terdakwa membawa atau mengeluarkan senjata tajam untuk membela diri. Terlebih tidak ada sama sekali kesengajaan dari diri terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.
 
Mejelis Hakim berkesimpulan bahwa dari fakta tersebut di atas apabila dihubungan dengan doktrin baik dari Prof. Moeljatno, SH maupun Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, maka unsur sengaja pada Pasal 388 KUHP (dakwaan kesatu) tidak terpenuhi karena pada saat kejadian terdakwa tidak mengeluarkan atau membawa senjata tajam dengan tujuan untuk mencelakai saksi korban, sehingga tidak ada sama sekali kesengajaan dari diri terdakwa untuk mencelakai saksi korban.
 
Selain itu dalam pertimbangannya hakim menilai meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, akan tetapi dari fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (onslaag van alle rechtsvervolging).
 
Pada amar putusannya, Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan atas Pasal 388 KUHP (dakwaan kesatu). Kemudian Hakim menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atas Pasal 351 ayat (3) KUHP (dakwaan kedua), akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
Referensi:
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
 
Putusan:

[1] Pasal 1 angka 15 KUHAP
[2] Pasal 50 ayat (3) KUHAP
[3] Pasal 55 KUHAP

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua