Selasa, 06 August 2019

Tanah Bondo Deso Bukan Tanah Negara

Tanah Bondo Deso Bukan Tanah Negara

Pertanyaan

Sebuah desa di Jepara, Jawa Tengah, memiliki bondo deso yang digunakan untuk kantor sebuah UPT Dinas. Sejak lama pemerintah desa meminta kembali tanah bondo deso tersebut. Tetapi UPT Dinas tersebut bergeming. Pertanyaan: 1. Apakah dengan alasan bahwa tanah tersebut juga merupakan tanah negara maka UPT Dinas tersebut bebas menempati tanah tersebut ? 2. Apakah solusi agar bondo deso tersebut bisa kembali dikuasai oleh Pihak Desa? Atas Jawaban yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Pertama-tama, kami asumsikan bahwa tanah bondo deso yang Anda maksud sebangun dengan tanah kas Desa yang dikenal dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Untuk itu, struktur wewenang Desa atas tanah kas desa perlu ditinjau terlebih dahulu, sebelum menjawab pertanyaan Anda lebih lanjut.
 
Wewenang Desa atas Tanah Kas
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Desa, yang dimaksud sebagai Desa adalah:
 
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Sesuai dengan definisinya, desa memiliki sejumlah kewenangan, yaitu:[1]
  1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  2. kewenangan lokal berskala Desa;
  3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Pengelolaan tanah kas Desa kemudian dikategorikan UU Desa sebagai salah satu jenis wewenang yang berasal dari hak asal usul. Hak asal usul sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf a UU Desa adalah:
 
Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
 
Selain sebagai perwujudan hak asal usul, tanah kas desa juga dikategorikan UU Desa sebagai aset Desa. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.[2] Aset desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.[3]
 
Sebagai salah satu bentuk aset Desa, maka pengelolaan tanah kas Desa juga tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.[4]
 
Tanah Kas Desa Bukan Tanah Negara
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa tanah kas Desa merupakan kategori tanah yang berbeda dari tanah negara. Menurut Julius Sembiring dalam Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara (hal. 9), terdapat dua kriteria dasar untuk mengkategorikan sebidang tanah sebagai tanah negara. Pertama, tanah yang dikuasai langsung oleh negara; dan kedua, tanah yang belum dilekati dengan suatu hak atas tanah.
 
Karena tanah kas Desa dialasi oleh hak asal usul desa, maka ia secara otomatis tidak termasuk dalam pengertian tanah negara. Karenanya, Desa memiliki wewenang penuh untuk mengelola tanah kas Desa sebagai salah satu aset Desa. UU Desa kemudian mewajibkan kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.[5] Di sisi lain, Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Dinas yang Anda maksud tidak berhak untuk mempertahankan penguasaannya atas tanah kas Desa.
 
Namun demikian, wewenang atas tanah kas Desa ini dapat beralih dalam keadaan-keadaan tertentu, baik untuk sementara atau untuk selamanya. Peralihan hak atas tanah kas Desa untuk sementara dapat dilakukan melalui skema pemanfaatan, yaitu pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.[6] Di antara beberapa praktik pemanfaatan yang dikenal dalam Permendagri 1/2016, pemanfaatan tanah kas Desa oleh pihak lain dapat dilakukan melalui sewa.[7]
 
Berkaitan dengan kasus Anda, kami asumsikan bahwa tidak ada perjanjian sewa antara pemerintah Desa dengan pemerintah daerah yang menjadi induk UPT Dinas pengguna tanah kas Desa Anda. Dalam situasi ini, Anda dapat mengacu pada ketentuan Pasal  76 ayat (5) UU Desa vide Pasal 49 ayat (2) Permendagri 1/2016 yang menyatakan bahwa Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Dengan demikian, UPT Dinas yang Anda maksud berkewajiban untuk mengembalikan tanah kas Desa kepada Desa.
 
Apabila UPT tersebut tetap bergeming, terdapat beberapa pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh Desa Anda. Di luar jalur litigasi, pemerintah Desa Anda dapat memilih melakukan pengaduan kepada Kantor Pertanahan terdekat, yang dapat berujung pada mediasi.
 
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Julius Sembiring. Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara. Jakarta: Kencana, 2012.

[1] Pasal 19 UU Desa
[2] Pasal 1 angka 11 UU Desa
[3] Pasal 76 ayat (1) UU Desa
[4] Pasal 1 angka 6 Permendagri 1/2016
[5] Pasal 76 ayat (4) UU Desa jo. Pasal 6 ayat (1) Permendagri 1/2016
[6] Pasal 1 angka 10 Permendagri 1/2016
[7] Pasal 12 ayat (1) Permendagri 1/2016

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua