Selasa, 01 Oktober 2019

Bolehkah Pemerintah Membeli Tanah HGB Milik BUMN?

Bolehkah Pemerintah Membeli Tanah HGB Milik BUMN?

Pertanyaan

Apakah pemerintah boleh membeli tanah HGB milik BUMN melalui proses pengadaan tanah?

Ulasan Lengkap

 
Hak Guna Bangunan (HGB)
 
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 
Kata “dikuasai” yang digunakan disini bukan berarti memiliki, melainkan harus dimaknai memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk mengelola bumi dan kekayaan alam Indonesia.
 
Penguasaan negara ini juga bukan berarti individu tidak dapat mempunyai hak atas tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) terdapat beberapa jenis hak atas tanah bagi individu, antara lain hak milik, hak guna bangunan (“HGB”), hak guna usaha, dan hak pakai.[1]
 
Meurut UUPA, HGB didefinisikan sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling 20 tahun. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.[2] HGB hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, serta badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.[3]
 
Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (“PP 40/1996”), peralihan HGB terjadi karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Peralihan HGB harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.[4]
 
Peralihan HGB karena jual beli, kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah, harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang. Sedangkan peralihan HGB karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Adapun peralihan HGB atas tanah Hak Pengelolaan harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan. Peralihan HGB atas tanah Hak Milik harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.[5]
 
Pengadaan Tanah HGB BUMN untuk Kepentingan Umum
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) merupakan salah satu badan usaha yang didirikan di Indonesia, serta dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, BUMN dapat menjadi penyandang HGB.
 
Pengertian BUMN dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), yang berbunyi:
 
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 
Menurut hemat kami, sekalipun berstatus milik negara, BUMN merupakan sebuah entitas hukum yang terpisah. Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.[6] Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah dapat membeli tanah yang berstatus HGB atas nama BUMN, dengan perjanjian jual beli.
 
Lebih lanjut, di dalam pertanyaan, Anda menyinggung bahwa pembelian tanah HGB milik BUMN tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah. Oloan Sitorus dan Dayat Limbong dalam buku Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (hal. 5) menguraikan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah yang dimaksud terbagi menjadi dua subsistem, yaitu:
  1. pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum;
  2. pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum (komersial).
 
Anda tidak merinci lebih lanjut apakah maksud pembelian tanah HGB milik BUMN tersebut demi kepentingan umum, atau untuk menambah aset/penanaman modal. Kami berasumsi bahwa tujuan pembelian tanah melalui proses pengadaan tersebut demi kepentingan umum.
 
Negara, yang dalam hal ini diwakili pemerintah, memiliki hak untuk melakukan pengadaan tanah demi kepentingan umum. Definisi formal pengadaan tanah tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (“UU 2/2012”), yang selengkapnya berbunyi:
 
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 
Pengadaan tanah tidak dapat dipisahkan dari kepentingan umum. Kepentingan umum sendiri ditafsirkan sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[7]
 
Menurut Maria S.W. Sumardjono dalam buku Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (hal. 280), pengadaan tanah untuk pelbagai kepentingan seringkali menimbulkan konflik atau permasalahan dalam pelaksanaanya. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara das sollen sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan das sein berupa kenyataan yang terjadi di lapangan.
 
Oleh karenanya, pembelian tanah HGB milik BUMN melalui proses pengadaaan tanah tetap tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah HGB, peraturan tentang harta kekayaan milik BUMN, dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Maria S.W. Soemardjono. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2008.
  2. Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta:  Mitra Kebijakan Tanah, 2004.
 

[1] Pasal 16 ayat (1) UUPA
[2] Pasal 35 UUPA
[3] Pasal 36 ayat (1) UUPA
[4] Pasal 34 ayat (3) PP 40/1996
[5] Pasal 34 ayat (4), (5), (6), dan (7) PP 40/1996
[6] Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU BUMN
[7] Pasal 1 angka 9 UU 2/2012

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua