Jumat, 13 September 2019

Mengirim Voice Note Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi?

Mengirim Voice Note Mesum, Bisakah Dijerat UU Pornografi?

Pertanyaan

UU Pornografi menyatakan bahwa pornografi bisa mencakup bunyi dan suara. Kalau sekarang aku membuka aplikasi chat dan mengirimkan voice note ke temenku dengan suara mendesah-desah walau tidak sedang melakukan apapun, apakah aku bisa terjerat UU Pornografi?

Ulasan Lengkap

 
Voice Note Bermuatan Pornografi
Pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi pornografi yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”):
 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
 
Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pornografi juga termasuk dalam bentuk suara atau bunyi. 
 
Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi kemudian menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. kekerasan seksual;
  3. masturbasi atau onani;
  4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. alat kelamin; atau
  6. pornografi anak. 
 
Menurut Teguh Arifiyadi, selaku Pendiri dan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC), frasa “yang secara eksplisit” adalah tidak hanya secara langsung menggambarkan, namun juga termasuk penggambaran melalui suara. Suara desahan yang pengirim keluarkan di sini dapat diasosiasikan dari adanya aktivitas pornografi, misalnya persenggamaan. Di sisi lain, suara desahan si pengirim voice note dapat membuat si penerima pesan mendengar dan berimajinasi dalam benaknya hal demikian, meskipun menurut si pengirim voice note tersebut dibuat tanpa disertai aktivitas seksual apapun.
 
Selanjutnya Teguh Arifiyadi menambahkan, perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai tujuan si pengirim voice note merekam voice note tersebut. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Hal ini yang kemudian menjadikan voice note tersebut bukan merupakan produk pornografi.
 
Voice note tersebut juga berpotensi melanggar perbuatan menyebarluaskan objek pornografi. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Pornografi (hal. 123), selesainya tindak pidana membuat diletakkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan. Sementara menyebarluaskan, sebagaimana dijelaskan Adami dalam buku yang sama (hal. 125) adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Keberadaan benda tersebut tersebar di banyak tempat atau di mana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara orang menyebarluaskan bias dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan, dan lainnya.
 
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kegiatan mengirimkan voice note yang berisi suara desahan kepada teman Anda melalui aplikasi chat, menurut hemat kami, rentan dijerat dengan ketentuan ini. Mengingat, voice note telah dikirimkan dan diketahui oleh orang lain. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa voice note tersebut hanya didengarkan atau penyebarannya berhenti di teman Anda.
 
Pasal 6 UU Pornografi kemudian menyebutkan bahwa:
 
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
 
Masih bersumber pada buku yang sama, Adami Chazawi menjelaskan, perbuatan memperdengarkan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai sesuatu kepada orang lain agar sesuatu yang diperdengarkan didengar oleh orang lain. Objek yang diperdengarkan adalah yang dapat diterima dengan indra telinga, yaitu suara atau bunyi. Sehingga voice note yang Anda rekam tersebut termasuk kategori dari perbuatan memperdengarkan.
 
 
Sanksi Pidana
Terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, Anda dan/atau teman Anda dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.[1] Sementara memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[2]
 
Selain dalam UU Pornografi, pengaturan sanksi atas penyebaran konten pornografi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Voice note yang dikirimkan melalui media komunikasi berbasis elektronik tersebut berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:
 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 
Sementara setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.[3]
 
Kami sarankan agar Anda dan teman Anda berhati-hati dalam menggunakan berbagai fitur di aplikasi pesan instan seperti voice note. Hal ini semata demi menghindari timbulnya masalah hukum di kemudian hari.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Adami Chazawi. 2016. Tindak Pidana Pornografi. Sinar Grafika: Jakarta.
 
Catatan:
Kami telah melakukan wawancara dengan Teguh Arifiyadi via telepon pada 11 September 2019 pukul 17.15 WIB.
 

[1] Pasal 29 UU Pornografi
[2] Pasal 32 UU Pornografi
[3] Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua