Jumat, 20 September 2019

Pemutusan Kontrak Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa

Pemutusan Kontrak Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa

Pertanyaan

Saya ingin bertanya terkait pemutusan kontrak Perusahaan Penyedia Jasa. 1. Apakah bisa ketika Perusahaan Pemberi Kerja memutuskan kontrak kepada Perusahaan Penyedia Jasa? Dalam hal ini, Perusahaan Penyedia Jasa telah melakukan wanprestasi. 2. Ketika pemutusan kontrak dilakukan sebelum masa kontrak berakhir, apakah Perusahaan Pemberi Kerja yang harus menangung upah pihak karyawan sampai batas waktu perjanjian kerja? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Oleh karena Anda menanyakan kontrak antara Perusahaan Penyedia Jasa dengan Perusahaan Pemberi Kerja, maka kami mengasumsikan yang Anda maksud adalah Perjanjian Outsourcing.
 
Kontrak dan Syarat Sah Perjanjian
Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai kontrak itu sendiri. Richardo Simanjuntak dalam bukunya Teknik Perancangan Kontrak Bisnis (hal. 30-32) menjelaskan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Kontrak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak dimana pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian tersebut. Penjelasan selengkapnya soal kontrak ini dapat Anda simak Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak.
 
Adapun syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :
 
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.
 
Syarat pertama “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan tersebut dapat terjadi secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan termasuk pula mengenai syarat berakhirnya perjanjian atau jangka waktu perjanjian.
 
Wanprestasi
Apabila salah satu pihak memutuskan atau mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu ingkar janji atau wanprestasi, sebab pada dasarnya perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda).
 
Wanprestasi itu sendiri dapat berupa:
  1. tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan,
  2. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya,
  3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, dan/atau
  4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
 
Hanya saja, apabila dalam perjanjian diatur mengenai syarat pengakhiran perjanjian, dan salah satu pihak melanggar syarat tersebut, maka pihak lain dapat mengakhiri perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur. Misalnya, dalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan: apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dapat menghentikan perjanjian secara sepihak. Hal ini dimungkinkan, sebab pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 
Yang Bertanggungjawab Atas Upah Karyawan
Menjawab pertanyaan Anda yang ke dua, terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas upah karyawan jika perjanjian antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa berakhir, dapat kita ketahui dengan memahami Prinsip Pengalihan Tindakan Perlindungan Bagi Pekerja atau Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 menjelaskan prinsip TUPE sebagai berikut:
 
Dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan outsourcing yang lama, dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya.
 
Berdasarkan prinsip TUPE tersebut, apabila Perusahaan Pemberi Kerja memutuskan perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa dengan kondisi pekerjaan yang diperjanjikan masih berjalan, maka tanggung jawab atas pekerja/buruh akan beralih kepada Perusahaan Pemberi Kerja ataupun pihak lain yang ditunjuk untuk menggantikan Perusahan Penyedia Jasa sebelumnya dengan ketentuan peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak-hak para pekerja/buruh.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua