Selasa, 10 September 2019

Penggunaan Merek Terdaftar untuk Nama Varian Produk

Penggunaan Merek Terdaftar untuk Nama Varian Produk

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan satu hal mengenai hukum penggunaan merek. Misalnya ada satu merek bernama "Evander" dengan kelas fashion. Saya kemudian membuat merek dengan nama misalnya "Volkers". Nah, dengan merek Volkers tersebut saya membuat sebuah varian jaket dengan nama "Evander Jacket", namun tidak dicantumkan pada kemasan maupun label. Nama Evander hanya muncul pada promosi atau iklannya saja. Pertanyaannya, 1. Apakah itu diperbolehkan? 2. Jika tidak diperbolehkan, apakah menambah beberapa karakter (misal namanya menjadi "Evanderen Jacket") akan menghindarkan dari pelanggaran merek? 3. Apabila merek "Evander" tidak dalam niche yang sama dengan produk yang diproduksi, apa kita boleh menggunakan nama merek tersebut secara bebas? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Lika-Liku Penggunaan Merek
Jika dapat kami ringkas, pertanyaan pertama Anda adalah mengenai boleh tidaknya penggunaan nama “Evander Jacket” untuk promosi atau iklan, di saat telah ada merek “Evander” yang terdaftar pada kelas fashion.
 
Sebelum membahas pertanyaan tersebut lebih jauh, kita perlu meninjau terlebih dahulu pengertian merek yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”), yaitu:
 
tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
 
Penggunaan nama “Evander Jacket” untuk promosi dan iklan dapat dikategorikan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut. Oleh karena itu, menurut hemat kami, jika sudah terdapat merek “Evander” yang terdaftar dalam kelas fashion, maka penggunaan nama “Evander Jacket” untuk promosi dan iklan tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU 20/2016 yang berbunyi:
 
Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 
Untuk menjawab pertanyaan kedua Anda mengenai penambahan karakter untuk menghindari pelanggaran merek, kita perlu memperhatikan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang berbunyi:
 
Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  4. Indikasi Geografis terdaftar.
 
Yang dimaksud sebagai "persamaan pada pokoknya" dalam ketentuan tersebut yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.[1] Oleh karena itu, menambah beberapa karakter di dalam merek jaket yang Anda maksud tidak serta merta menghindarkan Anda dari pelanggaran merek.
 
Terakhir, untuk menjawab pertanyaan ketiga Anda mengenai merek yang sama tapi tidak dalam kelas yang sama, perlu mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU 20/2016 yang berbunyi:
 
Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
 
Oleh karena itu, merek yang sama walau kelasnya berbeda tetap dapat bermasalah jika termasuk dalam kriteria barang sejenis.
 
Contoh Kasus
Sebagai pembanding, Anda dapat membaca putusan terkait merek Holland Bakery yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.05/PK/N/HaKI/2003. Dalam kasus tersebut, pemilik merek Holland Bakery menggugat pihak lain yang menggunakan merek Bakeri Holan dan plastik pembungkus kue bermerek “Holland”. Gugatan juga diarahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai penerbit sertifikat merek pada masa itu.
 
Majelis hakim kemudian menilai bahwa walaupun jenis barang yang diproduksi berbeda, namun karena satu sama lain saling terkait, maka pendaftaran atas merek “Holland” untuk plastik pembungkus kue tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Hal ini mengingat, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak terbatas pada jenis barang yang diproduksi saja, tetapi juga mencakup seluruh barang yang terkait dengan produk dan pemasaran barang tersebut. Selain itu, hakim menilai adanya indikasi itikad tidak baik Tergugat I dalam menjalankan usahanya, yang ditunjukkan dengan penggunaan merek “Holland” pada plastik kemasan roti, sehingga pelanggannya seolah membeli kue di Holland Bakery.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 

[1] Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua