Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pasal 19 Permenkominfo 26/2007 berbunyi:
Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol internet wajib melakukan rekaman transaksi koneksi (log file).
Rekaman transaksi koneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
Laporan rekaman transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online kepada sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang dimiliki oleh Pelaksana ID-SIRTII.
Dalam hal fasilitas keterhubungan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protocol internet wajib menyampaikan rekaman transaksi secara offline dalam bentuk media penyimpanan digital (storage media) setiap 14 (empat belas) hari kalender kepada Pelaksana ID-SIRTII.
Merujuk pada Pasal 1 angka 8
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), yang dimaksud dengan penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
[2]
Lebih lanjut, yang dimaksud dengan protokol internet berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkominfo 5/2017 adalah sekumpulan protokol yang didefinisikan oleh
Internet Engineering Task Force (IETF). Sementara itu, ID-SIRTII atau
Indonesia-Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure adalah tim yang ditugaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.
[3]
Selanjutnya, Penyelenggara Akses Internet (
Internet Service Provider/ISP) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.
[4] Warnet (Warung Internet) adalah
reseller dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat.
[5]
Berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan protokol IETF baik yang berupa perseorangan, koperasi, BUMN, instansi pemerintah ataupun milik swasta diwajibkan untuk melakukan penyimpanan rekaman transaksi koneksi (log file) sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Rekaman tersebut wajib dilaporkan kepada tim ID-SIRTII secara online. Ketentuan ini berlaku untuk semua penyelenggara, tidak hanya kepada ISP saja.
Terkait dengan kewajiban ISP, Pasal 21 Permenkominfo 26/2007 menerangkan bahwa:
Pengelola Warnet, Hotspot dan sejenisnya wajib mendata setiap pengguna jasa internet dalam rangka pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, sekurang-kurangnya meliputi:
identitas pengguna jasa internet;
waktu mulai dan berakhirnya penggunaan akses internet;
ISP yang menyelenggarakan jasa layanan prabayar wajib mendata identitas pengguna.
Data identitas pengguna jasa internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disimpan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
Untuk keperluan proses peradilan pidana, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan kepada pihak yang berwenang.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 4 Permenkominfo 5/2017
[2] Pasal 7 ayat (1) UU Telekomunikasi
[3] Pasal 1 angka 3 Permenkominfo 5/2017
[4] Pasal 1 angka 6 Permenkominfo 5/2017
[5] Pasal 1 angka 11 Permenkominfo 5/2017
