Rabu, 09 October 2019

Logo yang Serupa dengan Logo Merek Terkenal, Dapatkah Didaftarkan?

Logo yang Serupa dengan Logo Merek Terkenal, Dapatkah Didaftarkan?

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya jika saya ingin mendaftarkan merek yang logonya sedikit memiliki kesamaan dengan logo terkenal di kelas yang sama, walaupun mereknya berbeda jauh? Apakah merek tersebut dapat didaftarkan?  

Ulasan Lengkap

 
Logo sebagai Merek
Sebelum menjawab pertanyaan Anda di atas, mari kita bahas mengenai apa yang dimaksud dengan merek terlebih dulu. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”):
 
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
 
Merek menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai :
  1. tanda pengenal barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
  2. alat promosi;
  3. jaminan atas kualitas barang/jasa;
  4. menunjukkan asal barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
 
Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset perusahaan yang harus dilindungi. Bukan saja karena semua itu dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya merupakan ciri yang dipakai konsumen dalam mengenali suatu produk.
 
Dengan demikian, logo merupakan salah satu elemen dari merek. Sehingga menurut hemat kami, kesamaan logo produk dengan logo sebuah merek terkenal yang Anda maksud pun sejatinya telah termasuk kategori kesamaan merek. Apalagi jika keduanya berada pada kelas barang yang sama.
 
Penolakan Pendaftaran Merek yang Sama
Dalam pendaftaran merek, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:[1]
  1. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  2. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  3. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  4. indikasi geografis terdaftar.
 
Apabila proses pendaftaran tetap dilakukan, akan dilaksanakan proses pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa atau tenaga ahli pemeriksa.[2] Lebih lanjut, menurut Pasal 24 ayat (1) UU MIG:
 
Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
  1. mendaftarkan Merek tersebut;
  2. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
  3. menerbitkan sertifikat Merek; dan
  4. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.
 
Sedangkan apabila pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka pemohon/kuasanya akan diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.[3]
 
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Muhammad Djumhana. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

[1] Pasal 21 ayat (1) UU MIG
[2] Pasal 23 ayat (1) jo. ayat (6) UU MIG
[3] Pasal 24 ayat (2) UU MIG

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua