Kamis, 26 September 2019

“Melawan” Revisi Undang-Undang dengan Pengujian Formal di MK

“Melawan” Revisi Undang-Undang dengan Pengujian Formal di MK

Pertanyaan

Revisi atas UU KPK terkesan dibuat dengan penuh pemaksaan. Proses pembahasannya sangat cepat dan tidak melibatkan berbagai pihak terkait. Apa yang dapat kita lakukan untuk melawan pengesahan revisi UU KPK? Apakah proses pembuatan revisi UU KPK yang bermasalah itu dapat kita gugat ke Mahkamah Konstitusi?  

Ulasan Lengkap

 
Pengujian Formal Undang-Undang
Wewenang Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi:
 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 
Penjabaran lebih lanjut atas wewenang tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“Perppu 1/2013”) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.
 
Dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:[1]
  1. perorangan warga negara Indonesia; 
  2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  3. badan hukum publik atau privat; atau 
  4. lembaga negara.
 
Menurut Bachtiar dalam bukunya Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD (hal. 133), pengujian konstitusionalitas undang-undang dapat dilakukan secara materiel (materiele toetsing) atau secara formal (formele toetsing). Pengujian secara materiel adalah pengujian yang berkaitan dengan isi atau substansi dari suatu undang-undang. Sementara pengujian secara formal adalah pengujian yang berkaitan dengan apakah proses pembuatan undang-undang telah sesuai atau tidak dengan prosedur yang ditetapkan.
 
Pembagian antara pengujian materiel dan pengujian formal tercermin dalam Pasal 51 ayat (3) UU MK yang berbunyi:
 
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
  1. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau 
  2. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 
Karena pertanyaan Anda berkaitan dengan proses perumusan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”) dan perubahannya, maka kami akan berfokus membahas proses pengujian formal.
 
Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formal, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh MK didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan dengan “peraturan perundang-undangan”, antara lain Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, seperti Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.[2]
 
Hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan meliputi:[3]
  1. mengabulkan permohonan pemohon;
  2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  3. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 
Potensi Pelanggaran Formal dalam Revisi UU KPK
Berdasarkan penelusuran kami, sebagian besar kritik terhadap revisi UU KPK dan perubahannya tertuju pada proses pembahasan hingga pengesahannya yang terkesan tergesa-gesa. Peneliti Setara Istitute, Iksan Yosarie dalam artikel Ada yang Tak Lazim dalam Percepatan Pembahasan Sejumlah RUU menilai bahwa proses pembahasan UU KPK sama sekali tidak melibatkan KPK yang justru akan menjalankan UU KPK. Sementara KPK sendiri adalah institusi yang paling terkena dampak dari keberlakuan undang-undang hasil revisi ini.
 
Iksan juga menyebutkan kecepatan respons Presiden Jokowi dengan mengutus perwakilan pemerintah membahas revisi UU KPK serta cepatnya proses pembahasan rancangan undang-undang menggambarkan bahwa niat pelemahan KPK memang sudah dirancang sejak awal dan hanya menunggu momentum yang tepat, di mana setelah iktikad dugaan pelemahan KPK itu dijalankan. Momentum itu ada pada kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 dan di penghujung akhir masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) 2014-2019.
 
Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Agil Oktaryal dalam artikel yang sama juga menyatakan bahwa ada proses yang dipaksakan dari drama pengesahan UU KPK. Hal ini bisa dilihat dari ketiadaan revisi UU KPK dalam program legislasi nasional proritas tahunan 2019. DPR dinilai memaksakan pembahasan UU KPK dengan dalil dapat dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka.
 
Berbagai kritik tersebut dapat dilihat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), yang juga menjadi salah satu acuan utama dalam pengujian formal undang-undang di MK.
 
Dalam hal ini, terdapat beberapa kemungkinan pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembahasan revisi UU KPK dan perubahannya. Sebagai contoh, UU 12/2011 mengamanatkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.  Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat dilakukan melalui:[4]
  1. rapat dengar pendapat umum;
  2. kunjungan kerja;
  3. sosialisasi; dan/atau
  4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 
Masyarakat yang dapat memberikan masukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.[5]   
 
Selain itu, Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 mengatur bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah harus disertai naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.[6]
 
Akhirnya, apabila pelanggaran-pelanggaran formal tersebut terbukti, putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[7]
 
Contoh Kasus
Salah satu contoh kasus pengujian formal di MK dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. Putusan ini menarik karena sekalipun mengakui adanya cacat prosedur, MK tidak serta merta membatalkan suatu undang-undang.
 
Dalam putusan tersebut, para pemohon mengajukan pengujian formal atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) terhadap UUD 1945.
 
Dalam putusan tersebut, para pemohon menggugat sejumlah hal terkait formalitas pembentukan UU 3/2009, seperti tidak memenuhi syarat kuorum, pengambilan keputusan Ketua DPR yang tidak memenuhi syarat, dan pelanggaran atas prinsip keterbukaan (hal. 14-23). Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan UU 3/2009, secara materiel undang-undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum. Apabila UU 3/2009 yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena (hal. 93):
  1. dalam UU 3/2009 justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah;
  2. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam UU 3/2009 dan yang berkaitan dengan berbagai Undang-Undang.
 
Dalam putusannya, MK kemudian menyatakan adanya cacat prosedural dalam pembentukan UU 3/2009. Namun demi asas kemanfaatan hukum, undang-undang tersebut tetap berlaku (hal. 94).
 
Putusan ini, menurut hemat kami, menunjukkan bahwa gugatan formal atas suatu undang-undang perlu dikuatkan dengan argumentasi yang kuat atas mudarat dari materi muatan suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah revisi UU KPK dan perubahannya.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
Bachtiar. Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
 

[1] Pasal 51 ayat (1) UU MK
[2] Pasal 51A ayat (3) UU 8/2011 dan penjelasannya
[3] Pasal 51A ayat (4) UU 8/2011
[4] Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU 12/2011
[5] Pasal 96 ayat (3) dan (4) UU 12/2011
[6] Pasal 1 angka 11 UU 12/2011
[7] Pasal 57 ayat (2) UU 8/2011

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua