Selasa, 07 Januari 2020

Apakah Dosen PNS Berhak atas Cuti Tahunan?

Apakah Dosen PNS Berhak atas Cuti Tahunan?

Pertanyaan

Istri saya seorang dosen berstatus PNS. Apakah ia berhak mengajukan cuti tahunan, seperti PNS lainnya? Apakah ada aturan terkait hal itu? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
 
Keberadaan Dosen sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.[1]
 
Sementara itu, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[2]
 
Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.[3]
 
Sementara itu, menurut Pasal 21 UU ASN dinyatakan bahwa:
 
PNS berhak memperoleh:
  1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
  2. cuti;
  3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
  4. perlindungan; dan
  5. pengembangan kompetensi.
 
Pasal 76 ayat (1) UU 14/2005 menerangkan bahwa dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut hemat kami, maka dari itu, dosen berstatus PNS berhak atas ketentuan cuti yang berlaku bagi PNS pada umumnya.
 
Cuti yang dapat digunakan oleh PNS, adalah:[4]
  1. cuti tahunan;
  2. cuti besar;
  3. cuti sakit;
  4. cuti melahirkan;
  5. cuti karena alasan penting;
  6. cuti bersama; dan
  7. cuti di luar tanggungan negara.
 
Khusus bagi dosen, juga terdapat cuti khusus untuk dosen, yaitu cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.[5]
 
Terkait dengan cuti tahunan, PP 11/2017 mengatur mengenai lamanya cuti tahunan. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 311 PP 11/2017 yang menyatakan:
 
  1. PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
  2. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
  3. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
  4. Hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
 
Pasal 313 PP 11/2017 juga menjelaskan bahwa:
 
  1. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
  2. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
 
Khusus terhadap guru dan dosen yang berstatus sebagai seorang PNS, PP 11/2017 mengatur lebih lanjut terkait cuti tahunan guru dan dosen PNS berhubungan dengan adanya waktu liburan bagi seorang guru ataupun dosen yang berstatus PNS.
 
Pasal 315 PP 11/2017 menyebutkan:
 
PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
 
Menurut hemat kami, artinya bagi seorang guru dan/atau dosen berstatus PNS yang mendapatkan waktu liburan disamakan dengan PNS yang telah mengambil cuti tahunan.
 
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, seorang dosen berstatus PNS berhak mendapatkan cuti tahunan, karena setiap PNS memiliki hak untuk mendapatkan cuti, termasuk di dalamnya cuti tahunan. Terhadap liburan yang didapatkan seorang dosen PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan disamakan dengan PNS yang sedang mengambil cuti tahunan.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 2 UU 14/2005
[2] Pasal 1 angka 3 UU ASN dan Pasal 1 angka 4 PP 11/2017
[3] Pasal 1 angka 2 UU ASN dan Pasal 1 angka 3 PP 11/2017
[4] Pasal 310 PP 11/2017
[5] Pasal 32 ayat (1) PP Dosen

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)  Fakultas Hukum Universitas Andalas
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua