Jumat, 04 Oktober 2019

Jika Ada Pungutan Liar di Lingkungan RT

Jika Ada Pungutan Liar di Lingkungan RT

Pertanyaan

Orang tua saya baru saja membeli sebidang tanah dan kini sedang dalam tahapan pembangunan rumah. Pembangunan rumah sudah berjalan 1 bulan, tetapi tiba-tiba mandor kami memberitahu bahwa pembangunan berhenti karena pihak RT maupun warga yang memintanya. Hal ini dikarenakan orang tua saya belum membayar uang jalan sebesar Rp.5 juta, jumlah yang sangat besar bagi kami. Padahal dari segi letak, jalan daerah itu termasuk pinggiran Yogyakarta, jalannya juga hanya di-paving block. Apakah benar ada peraturan yang mengharuskan calon warga untuk membayar uang jalan? Padahal pembangunan rumah baru saja berjalan 5% dan bahkan kami belum menempatinya.

Ulasan Lengkap

 
Mendirikan Bangunan
Rumah sebagai hunian atau tempat tinggal itu termasuk bangunan gedung yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”).[1]
 
Pembangunan rumah tersebut tunduk pada Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a jo. Pasal 11 PP 36/2005 yang menyatakan:
 
          Pasal 14 ayat (1) PP 36/2005
Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan Gedung.
 
          Pasal 15 ayat (1) huruf a PP 36/2005
Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan: a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 
Sementara itu Pasal 11 ayat (1) PP 36/2005 menyatakan bahwa setiap bangunan harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain. Kami asumsikan bahwa hak atas tanah yang Anda miliki adalah hak milik, karena orangtua Anda membeli tanah tersebut, sehingga berlaku pula Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”) yang menerangkan bahwa:
 
Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
 
Sementara itu, Penjelasan Pasal 20 UU Agraria menerangkan bahwa sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat.
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jika Anda memiliki hak milik dan telah memiliki izin mendirikan bangunan, maka Anda mempunyai hak untuk membangun rumah di atas tanah Anda tanpa interupsi atau gangguan.
 
Tugas dan Kedudukan Rukun Tetangga
Sepanjang penelusuran kami, memang banyak praktik di tengah masyarakat yang memungut biaya kepada warga yang sedang membangun rumah. Tak jarang aksi pungutan tersebut juga melibatkan Ketua maupun Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan warga setempat. Oleh karena itu, pungutan biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Hal ini dikarenakan pembangunan rumah di atas sebidang tanah miliknya pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur pemilik tanah/rumah yang bersangkutan untuk membayarkan uang kepada RT maupun warga setempat dengan alasan apapun termasuk biaya ‘uang jalan’ sebagaimana Anda maksud.
 
Perlu diketahui dalam artikel Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga menjelaskan bahwa RT merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang definisinya dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”):
 
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
 
Bahkan jika merujuk Pasal 7 ayat (1) Permendagri 18/2018, RT memiliki tugas:
  1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
 
 
Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Ketua RT
Selanjutnya, definisi pungutan liar (pungli) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Di samping itu, berdasarkan penelusuran kami, sumber dana yang sah di lingkungan RT antara lain berasal dari iuran RT yang ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah RT. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga.
 
Dalam rangka memberantas praktik pungutan liar di masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (“Perpres 87/2016”). Atas dikeluarkannya Perpres 87/2016, maka dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[2]
 
Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Perpres 87/2016 disebutkan bahwa Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanaan tugas tersebut, Satgas Saber Pungli juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.[3] Kewenangan Satgas Saber Pungli berdasarkan Pasal 4 Perpres 87/2016, yaitu:
  1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  3. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  4. melakukan operasi tangkap tangan;
  5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
  7. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
 
Jika Anda berdomisili di Yogyakarta, maka berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 511 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Yogyakarta yang pada pokoknya berisi pembentukan Satgas Saber Pungli di Kota Yogyakarta, maka ketentuan Pasal 4 Perpres 87/2016 telah diselenggarakan oleh pemerintah setempat.
 
Langkah yang Dapat Dilakukan
Dengan demikian, kami menyarankan kepada Anda selaku korban pungli untuk melaporkan hal tersebut ke Satgas Saber Pungli di Kota Yogyakarta secara langsung. Anda juga dapat melaporkan hal tersebut ke situs resmi Satgas Saber Pungli yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamananan yang nantinya akan diproses secara elektronik.
 
Menurut hemat kami, pungli yang dilakukan oleh pengurus RT maupun warga sekitar tersebut juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila dilakukan dengan pemaksaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerasan ini diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selengkapnya berbunyi:
 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 1 vide Pasal 4 ayat (1) PP 36/2005
[2] Pasal 1 Perpres 87/2016
[3] Pasal 3 Perpres 87/2016

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua