Selasa, 08 October 2019

Sanksi Mengunggah Novel ke Platform Online Tanpa Izin Penulisnya

Sanksi Mengunggah Novel ke Platform Online Tanpa Izin Penulisnya

Pertanyaan

Saya seorang novelis. Saya telah menulis sebuah novel yang saya kirimkan ke sebuah platform online. Karena saya telah menandatangani kontrak dengan pihak lain untuk menerbitkan novel tersebut, saya kemudian meminta agar platform tersebut untuk menghapus novel saya. Novel saya memang telah ditarik dan dihapus dari platform tersebut, namun tiba-tiba diunggah kembali tanpa sepengetahuan saya. Apakah saya dapat mengajukan gugatan terhadap perbuatan tersebut? Bagaimana prosedur yang bisa saya lakukan?

Ulasan Lengkap

 
Hak Cipta
Rezim hak cipta tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menerangkan bahwa:
 
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh rezim hak cipta adalah buku, sesuai dengan bunyi Pasal 40 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta, yaitu:
 
  1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[1] Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:[2]
  1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
  2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
  5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
 
Sementara itu, hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk melakukan:[3]
  1. penerbitan ciptaan;
  2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  3. penerjemahan ciptaan;
  4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
  5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  6. pertunjukan ciptaan;
  7. pengumuman ciptaan;
  8. komunikasi ciptaan; dan
  9. penyewaan ciptaan.
 
Secara khusus, Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta menerangkan bahwa:
 
Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta
Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 
Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta
Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.
 
Penerbitan Tanpa Izin Penulis
Berdasarkan pertanyaan Anda, meskipun belum menandatangani kontrak, namun novel Anda telah diunggah oleh pihak platform. Padahal Anda sebagai penulis masih memiliki hak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta untuk mengatur penerbitan, penggandaan, dan pendistribusian novel karya Anda.
 
Jika platform tersebut menerbitkan novel Anda tanpa sepengetahuan Anda dan menjadikan novel tersebut dapat diakses oleh pengguna platform, maka menurut hemat kami, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta milik Anda. Langkah penyelesaian sengketa yang dapat Anda tempuh tercantum dalam Pasal 95 UU Hak Cipta yang berbunyi:
 
  1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
  2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
  3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
  4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
 
Selain itu, Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menerangkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Sementara itu, dalam penjelasan yang sama diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.
 
Sanksi Pidana
Menurut hemat kami, ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta terkait peristiwa yang Anda alami diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:
 
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, perbuatan platform dapat dikenai sanksi pidana jika menerbitkan dan/atau mendistribusikan novel tanpa seizin Anda selaku penciptanya. Selain itu, Anda juga dapat mengajukan ganti rugi dalam perkara pidana atas pelanggaran hak cipta, sesuai dengan bunyi Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa:
 
  1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
  2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
 
Gugatan dalam Ranah Perdata
Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 25 UU Hak Cipta menerangkan bahwa:
 
Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
 
Pasal 1 angka 25 UU Hak Cipta
Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
 
Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, maka Anda juga dapat melakukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta tersebut. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait sendiri tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.[4]
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 4 UU Hak Cipta.
[2] Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta.
[3] Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta
[4] Pasal 105 UU Hak Cipta

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua