Jerat Pidana Jika Berkomentar Melecehkan di Media Sosial

Bacaan 7 Menit
Jerat Pidana Jika Berkomentar Melecehkan di Media Sosial
Pertanyaan
Pasangan saya mendapatkan pelecehan seksual di media sosial. Awalnya, terdapat status Facebook yang menyertakan foto profil media sosial saya yang berisi saya dan pasangan saya. Lalu, ada salah satu komentar di kolom komentar postingan yang pada intinya menyampaikan bahwa ia ingin memperkosa pasangan saya. Bagaimana hukumnya terkait peristiwa tersebut?
Ulasan Lengkap
 
Ketentuan Pornografi
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) menerangkan bahwa:
 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
 
Selain itu, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan bahwa:
 
Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. kekerasan seksual;
  3. masturbasi atau onani;
  4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. alat kelamin; atau
  6. pornografi anak.
 
Pelanggaran atas Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, yang berbunyi:
 
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 
Menurut hemat kami, pihak yang memberikan komentar tidak sononoh pada media sosial sebagaimana yang Anda maksud dapat dikenai sanksi pidana atas tindak pidana pornografi. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai membuat dan mempublikasikan konten melalui media komunikasi yang memuat unsur yang melanggar kesusilaan berupa pernyataan yang menggambarkan persenggamaan dan kekerasan seksual (pemerkosaan).
 
Adami Chazawi dalam buku Tindak Pidana Pornografi (hal. 122-123) menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada. Selesainya tindak pidana diletakkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan. Dalam hal ini, menurut hemat kami, objek tersebut adalah komentar tidak senonoh di media sosial yang Anda maksud.
 
Ketentuan Konten Media Sosial
Selain ketentuan dalam UU Pornografi, komentar sebagaimana yang Anda maksud juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 1 angka 1 UU 19/2016 berbunyi:
         
          Pasal 27 ayat (1) UU ITE
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
         
          Pasal 1 angka 1 UU 19/2016
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 
Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.[1] Terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 menyatakan bahwa:
 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, menurut hemat kami, komentar yang Anda maksud dapat dikategorikan sebagai muatan informasi elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Komentar tersebut juga memenuhi unsur dapat diakses orang lain, karena tercantum pada kolom komentar media sosial.
 
Ancaman Pidana yang Berlaku
Dengan demikian, terdapat setidaknya dua peraturan yang dapat menjerat komentar pada media sosial yang melanggar kesusilaan, yaitu UU Pornografi dan UU ITE dan perubahannya yang mengatur perbuatan yang menyebabkan konten yang melanggar kesusilaan dapat diakses oleh masyarakat umum.
 
Dalam artikel Peraturan Perundang-undangan vs Perjanjian Kerja, dijelaskan mengenai asas lex specialis derogat legi generalis. Sebagai salah satu asas hukum, asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (semisal, undang-undang dengan undang-undang).
 
Asas tersebut diperkuat dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan bahwa:
 
Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
 
Maka dari itu, menurut hemat kami, ketentuan yang berlaku pada kasus yang sedang Anda hadapi adalah ketentuan dalam UU ITE dan perubahannya, karena undang-undang ini secara khusus mengatur penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik.
 
Hal yang dapat Anda lakukan tentunya adalah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian terdekat dengan domisili pasangan Anda. Anda juga dapat melaporkan akun yang berkomentar demikian kepada pihak penyedia platform agar akun tersebut segera dikenakan sanksi sesuai kebijakan platform.
 
Contoh Kasus
Sebagai contoh, kami akan menguraikan secara ringkas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.MJY. Dakwaan kepada Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif (hal. 16). Dakwaan pertama, yaitu Terdakwa bersalah atas pelanggaran UU Pornografi dan dakwaan kedua, yaitu Terdakwa bersalah atas pelanggaran UU ITE.
 
 
Terdakwa sendiri telah melakukan beberapa perbuatan, yaitu (hal. 18):
  1. mengirimkan foto berupa gambar alat kelamin laki-laki kepada Saksi Korban sebanyak tiga kali; dan
  2. menghujat Saksi Korban sebagai perempuan yang dianggap murahan. Terdakwa juga mengajak Saksi Korban untuk bersetubuh.
 
Salah satu ahli memberikan keterangan bahwa (hal. 11):
  1. gambar yang dikirimkan Terdakwa secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Sementara untuk tulisan yang dikirimkan Terdakwa, ada yang eksplisit dan ada yang implisit (perlu penafsiran); dan
  2. ahli menyimpulkan bahwa tulisan dan/atau gambar tersebut bermuatan pornografi.
 
Putusan bersalah kemudian dijatuhkan, karena Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan perubahannya, termasuk “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama enam bulan dan 10 hari dan denda sebesar Rp1 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama satu bulan.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik Hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
Adami Chazawi. Tindak Pidana Pornografi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
 

[1] Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 19/2016.