Jumat, 08 November 2019

Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang

Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang

Pertanyaan

Apakah pasal 1238 KUH Perdata yg berisi mengenai pernyataan lalai masih berlaku setelah dikeluarkannya SEMA 3/1963? Apakah setelah dikeluarkannya SEMA 3/1963 tidak diperlukannya lagi pernyataan lalai atau somasi?

Ulasan Lengkap

 
Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga. Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011 berbunyi:
 
Pasal 7
  1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah;
    5. Peraturan Presiden;
    6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
    7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 
Pasal 8
  1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
  2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
 
Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung (“MA”) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada.
 
SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Sedangkan undang-undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia.
 
Perubahan Undang-Undang
Lebih lanjut, perubahan dan pencabutan suatu undang-undang sendiri hanya dapat dilakukan dengan dua cara:
  1. Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) bersama Presiden dengan membuat undang-undang baru atau melakukan perubahan terhadap undang-undang yang telah ada. Hal ini sesuai dengan prinsip contrarius actus. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum (2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim dalam tulisannya Contrarius Actus yang dimuat dalam Majalah Konstitusi (hal.78), asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.
 
Di Indonesia sendiri, wewenang pembentukan undang-undang berada di tangan Presiden dan DPR. Menurut Pasal 20 ayat (2) UUD 1945:
 
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 
 
  1. Oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui pengujian materi/judicial review suatu undang-undang. Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 berbunyi:
 
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
 
Lebih lanjut, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:[1]
    1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
    2. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
    3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
    4. tindak lanjut atas putusan MK; dan/atau
    5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
 
Maka, terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang (“SEMA 3/1963”) yang Anda maksud tidak mempengaruhi keberlakuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Hal ini sekalipun SEMA 3/1963 menyatakan bahwa (hal. 1):
 
Mengingat kejahatan, bahwa Burgerlijk Wetboek oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek di Negara Belanda dan lagi untuk pertama-tama diperlakukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka yang melepaskan diri dan belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya untuk memandang Burgerlijk Wetboek ini sejajar dengan suatu undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia.
 
Dengan lain perkataan: apakah Burgerlijk Wetboek yang bersifat kolonial ini, masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang.
 
Berhubung dengan ini timbal suatu gagasan yang menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompokkan hukum tak tertulis.
 
SEMA 3/1963 kemudian menyatakan bahwa MA menganggap Pasal 1238 KUH Perdata. yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis, tidak belaku lagi (hal. 2).
 
Namun melihat argumentasi yang telah kami susun di atas, SEMA 3/1963 pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah atau membatalkan undang-undang, seperti KUH Perdata. Dengan demikian, Pasal 1238 KUH Perdata tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Majalah Mahkamah Konstitusi, diakses pada Rabu, 6 November 2019, pukul 11.15 WIB.
 
 

[1] Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua