Senin, 28 Oktober 2019

Apa Perlindungan Hukum untuk Strategi Online Trading?

Apa Perlindungan Hukum untuk Strategi  Online Trading?

Pertanyaan

Apakah penemuan strategi atau metode yang profitable untuk trading atau perdagangan mata uang asing secara online dapat dipatenkan? Bagaimana cara mengurus hak paten tersebut?

Ulasan Lengkap

 
Konsep Dasar Paten
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) berbunyi:
 
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.[1] Sedangkan, inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.[2]
 
Pelindungan paten meliputi paten dan paten sederhana.[3] Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.[4] Sedangkan, paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.[5]
 
Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.[6] Untuk menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.[7]
 
Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:[8]
  1. dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  2. dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.
 
 
Apakah Strategi Trading dapat Diberi Paten?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada perlunya kita meninjau ketentuan Pasal 4 UU Paten yang menguraikan hal-hal yang tidak dapat disebut sebagai invensi. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:
 
Invensi tidak mencakup:
    1. kreasi estetika;
    2. skema;
    3. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
      1. yang melibatkan kegiatan mental;
      2. permainan; dan
      3. bisnis.
    4. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
    5. presentasi mengenai suatu informasi; dan
    6. temuan (discovery) berupa:
      1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
      2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
 
Menurut hemat kami, strategi trading mata uang asing dapat dikategorikan sebagai aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis yang tidak dapat dikategorikan sebagai invensi. Maka dari itu, strategi trading mata uang asing tidak dapat diberi paten.
 
Mendapatkan Keuntungan Ekonomi dengan Hak Rahasia Dagang
Apabila Anda tetap ingin menjaga hak ekonomi Anda atas strategi trading tersebut, menurut hemat kami, Anda dapat menjadikan strategi tersebut sebagai rahasia dagang perusahaan Anda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang”).
 
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.[9] Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.[10]
 
Pasal 3 UU Rahasia Dagang menerangkan bahwa:
  1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
  2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
  3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
  4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut
 
Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:[11]
  1. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
  2. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
 
Selain itu, pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang, kecuali jika diperjanjikan lain.[12] Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Dirjen KI”) dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Dirjen KI tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang.[13]
 
Oleh karena nomenklatur yang digunakan adalah “perjanjian” lisensi, maka, menurut hemat kami, perbuatan tersebut diatur dalam Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Maka dari itu, ketika akan membuat perjanjian lisensi, Anda wajib memerhatikan ketentuan dalam KUH Perdata.
 
Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang, berupa gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Rahasia Dagang.[14] Gugatan sebagaimana dimaksud dapat diajukan pada pengadilan negeri.[15]
 
Pendaftaran Rahasia Dagang
Dalam UU Rahasia Dagang, memang tidak dijelaskan mengenai kewajiban maupun mekanisme pendaftaran rahasia dagang, namun yang harus didaftarkan adalah justru perjanjian lisensi dan pengalihan rahasia dagang. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:[16]
  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wasiat;
  4. perjanjian tertulis; atau
  5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
 
Segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Dirjen KI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang.[17] Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.[18]
 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam buku Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa untuk mendapat perlindungan, rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran, karena UU Rahasia Dagang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana dimaksud (hal. 56).
 
Yang dimaksud upaya sebagaimana dimaksud adalah langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan, misalnya dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat lain dan/atau dituangkan dalam ketentuan internal (hal. 56).
 
Berdasarkan penelusuran kami, tidak ada mekanisme secara tertulis terkait tata cara pendaftaran rahasia dagang. Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, juga tidak tersedia informasi mengenai pendaftaran rahasia dagang. Maka dari itu, jika Anda ingin mendaftarkan rahasia dagang Anda, saran kami adalah untuk langsung mendatangi kantor Dirjen KI. Jika Anda tidak mendaftarkannya pun, rahasia dagang Anda masih mendapat perlindungan melalui UU Rahasia Dagang.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik Hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, diakses pada 25 Oktober 2019, pukul 13.58.

 

 

[1] Pasal 1 angka 2 UU Paten
[2] Pasal 1 angka 3 UU Paten
[3] Pasal 2 UU Paten
[4] Pasal 3 ayat (1) UU Paten
[5] Pasal 3 ayat (2) UU Paten
[6] Pasal 7 ayat (1) UU Paten
[7] Pasal 7 ayat (2) UU Paten
[8] Pasal 19 ayat (1) UU Paten
[9] Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang
[10] Pasal 2 UU Rahasia Dagang
[11] Pasal 4 UU Rahasia Dagang
[12] Pasal 6 UU Rahasia Dagang
[13] Pasal 8 UU Rahasia Dagang
[14] Pasal 11 ayat (1) UU Rahasia Dagang
[15] Pasal 11 ayat (2) UU Rahasia Dagang
[16] Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang
[17] Pasal 5 ayat (3) UU Rahasia Dagang
[18] Pasal 10 ayat (1) UU Rahasia Dagang

 

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua