Jumat, 25 October 2019

Benarkah Calon Pekerja Sosial Wajib Menempuh Pendidikan Khusus?

Benarkah Calon Pekerja Sosial Wajib Menempuh Pendidikan Khusus?

Pertanyaan

Saya seorang mahasiswa yang merasa terpanggil untuk menjadi pekerja sosial agar dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya dengar untuk menjadi pekerja sosial kini harus melalui pendidikan khusus. Apakah memang benar demikian ketentuannya?

Ulasan Lengkap

 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (“UU Pekerja Sosial”) yang mulai berlaku 2 Oktober 2019 lalu.
 
Pekerja Sosial
Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.[1] Adapun praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.[2]
 
Pekerja sosial melaksanakan praktik pekerjaan sosial dengan tujuan:[3]
  1. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
  2. memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
  3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
  4. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan
  5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
 
Praktik pekerjaan sosial meliputi:[4]
  1. pencegahan disfungsi sosial;
  2. pelindungan sosial;
  3. rehabilitasi sosial;
  4. pemberdayaan sosial; dan
  5. pengembangan sosial.
 
Yang dimaksud dengan pencegahan disfungsi sosial sendiri adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.[5] Sementara pelindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.[6]
 
Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.[7] Sementara, pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.[8]
 
Selain itu, pengembangan sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.[9]
 
Pendidikan Pekerja Sosial
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, Pasal 19 UU Pekerja Sosial mengatur bahwa:
 
Pendidikan profesi Pekerja Sosial merupakan pendidikan setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
 
Syarat untuk mengikuti pendidikan profesi pekerja sosial:[10]
  1. sarjana kesejahteraan sosial;
  2. sarjana terapan pekerjaan sosial; atau
  3. sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial.
 
Untuk menyelesaikan pendidikan profesi pekerja sosial dan melakukan praktik pekerjaan sosial, peserta didik harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional.[11]
 
Selain itu, Pasal 23 UU Pekerja Sosial menerangkan bahwa:
 
  1. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:
  1. pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau
  2. rekognisi pembelajaran lampau.
  1. Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi Pekerja Sosial.
  2. Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
 
Uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi pekerja sosial.[12] Peserta yang lulus uji kompetensi dalam pendidikan profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi dari organisasi pekerja sosial serta berhak melakukan praktik pekerjaan sosial.[13] Adapun peserta yang lulus uji kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dan dinyatakan sebagai pekerja sosial serta berhak melakukan praktik pekerjaan sosial.[14]
 
Mengenai rekognisi pembelajaran lampau, Pasal 61 UU Pekerja Sosial menyatakan bahwa:
 
Rekognisi pembelajaran lampau dilakukan dengan ketentuan:
  1. setiap orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam pelayanan sosial tetapi tidak berlatar belakang pendidikan sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana terapan pekerjaan sosial harus mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial; dan
  2. setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial dapat langsung mengikuti uji kompetensi sepanjang belum ada pendidikan profesi Pekerja Sosial dan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan 
 
Dengan demikian, benar bahwa untuk menjadi pekerja sosial memang membutuhkan pendidikan khusus. Selain itu, Anda perlu pastikan juga bahwa program studi kesarjanaan yang sedang Anda tempuh saat ini juga memungkinkan Anda untuk mengambil pendidikan pekerja sosial setelah lulus nanti.
 
Jika program studi Anda tidak sesuai dengan persyaratan pendidikan profesi tersebut, maka Anda masih berkesempatan memiliki sertifikat kompetensi untuk melakukan praktik pekerjaan sosial melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 61 UU Pekerja Sosial.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 1 UU Pekerja Sosial
[2] Pasal 1 angka 2 UU Pekerja Sosial
[3] Pasal 3 UU Pekerja Sosial
[4] Pasal 4 UU Pekerja Sosial
[5] Pasal 1 angka 4 UU Pekerja Sosial
[6] Pasal 1 angka 8 UU Pekerja Sosial
[7] Pasal 1 angka 5 UU Pekerja Sosial
[8] Pasal 1 angka 6 UU Pekerja Sosial
[9] Pasal 1 angka 7 UU Pekerja Sosial
[10] Pasal 21 UU Pekerja Sosial
[11] Pasal 20 dan Pasal 22 UU Pekerja Sosial
[12] Pasal 24 UU Pekerja Sosial
[13] Pasal 25 UU Pekerja Sosial
[14] Pasal 26 UU Pekerja Sosial

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua