Kamis, 31 October 2019

Hukumnya Jika Ponsel Tidak Terdaftar Resmi

Hukumnya Jika Ponsel Tidak Terdaftar Resmi

Pertanyaan

Belakangan ini publik diributkan dengan urusan IMEI yang katanya dapat mengakibatkan ponsel dapat diblokir jika IMEI tidak terdaftar. Bagaimana hukum perlindungan konsumen melihat hal tersebut?

Ulasan Lengkap

 
Pendaftaran Produk Ponsel
Ketentuan yang mengatur soal pendaftaran produk ponsel dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/11/2012 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (“Permenperin 108/2012”). Ponsel, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet (“produk”) yang memiliki nomor harmonize system sebagai berikut:[1]
 
 
Yang akan diproduksi atau diimpor wajib didaftarkan pada Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi. Pendaftaran tersebut mencakup pendaftaran tipe, nomor identitas setiap produk, dan jumlah yang akan diproduksi/diimpor.[2] Pendaftaran tersebut terdiri dari Tanda Pendaftaran Produk-Produksi (TPP-Produksi) dan Tanda Pendaftaran Produk-Impor (TPP-Impor) berdasarkan permohonan perusahaan produsen maupun perusahaan importir.[3]
 
Permohonan TPP-Produksi oleh perusahaan pemohon wajib dilengkapi dengan:[4]
  1. Sertifikat Merek atau tanda daftar merek dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal merek yang diproduksi merupakan merek milik perusahaan pemohon;
  2. perjanjian lisensi merek dengan pemegang merek atas produk yang telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
  3. perjanjian kerjasama teknis dengan pemegang merek atas produk yang akan diproduksi.
 
Khusus untuk perusahaan pemohon TPP-Impor harus mempunyai penunjukan sebagai importir di Indonesia dari prinsipal pemegang merek atas produk yang akan diimpor.[5]
 
Ketentuan International Mobile Equipment Identity (IMEI)
 
International Mobile Equipment Identity yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima) belas digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit Type Allocation Code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
 
Ada perlunya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pengguna, penyelenggara, dan subscriber identity. Pengguna adalah pemakai alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.[6] Penyelenggara adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler.[7] Sedangkan, subscriber identity adalah data pelanggan yang dilindungi keamanannya oleh sistem milik penyelenggara.[8]
 
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkominfo 11/2019, setiap penyelenggara wajib mengindentifikasi IMEI alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringannya. Identifikasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan paling sedikit data IMEI dan data subscriber identity yang kemudian disampaikan oleh penyelenggara ke sistem pengelolaan IMEI nasional secara berkala.[9]
 
Hasil pengolahan data yang diteruskan oleh sistem pengelolaan IMEI nasional kepada penyelenggara adalah dalam bentuk:[10]
  1. Daftar notifikasi;
  2. Daftar hitam; dan
  3. Daftar pengecualian.
 
Terhadap 3 daftar tersebut, penyelenggara wajib menyediakan sistem yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses dan melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler.[11] Jika pengguna berada dalam daftar notifikasi, penyelenggara wajib memberitahukan kepada pengguna untuk melakukan verifikasi IMEI yang dikuasainya ke sistem pengelolaan IMEI nasional.[12] Jika IMEI termasuk dalam daftar hitam, penyelenggara wajib melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler.[13] Untuk IMEI yang masuk dalam daftar pengecualian, maka akan tetap diberikan akses jaringan bergerak seluler.[14]
 
Merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permenkominfo 11/2019, dalam hal alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang bersangkutan hilang dan/atau dicuri, pengguna dapat mengajukan permohonan kepada pengelola sistem pengelolaan IMEI nasional melalui penyelenggara agar alat dan/atau perangkat telekomunikasi dimasukkan ke dalam daftar hitam. Jika telah ditemukan kembali, pengguna dapat mengajukan permohonan kepada pengelola sistem pengelolaan IMEI nasional melalui penyelenggara untuk mengeluarkan IMEI dari daftar hitam.[15] Penyelenggara yang dimaksud tersebut adalah customer care penyelenggara yang diwajibkan melalui Pasal 10 Permenkominfo 11/2019 untuk memberikan layanan kepada pengguna yang melaporkan kehilangan atau kecurian ponsel, komputer genggam, atau komputer tablet.
 
Perlindungan Konsumen Pemilik Ponsel
Apabila dihubungkan dengan perlindungan konsumen, merujuk pada Pasal 2 Permenkominfo 11/2019 disebutkan maksud dan tujuan dibentuknya peraturan menteri ini yaitu:
  1. melindungi masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan; dan
  2. mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika (“Permendag 38/2019”) menyatakan bahwa setiap produsen atau importir wajib melengkapi setiap produk elektronika dan produk telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri dan dibubuhkan nomor tanda pendaftaran. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat mengakibatkan produsen, importir, atau pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit.[16]
 
Ketentuan dalam Permenkominfo 11/2019 dan Permendag 38/2019 berhubungan pula dengan perbuatan pelaku usaha yang dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”) yang rumusannya berbunyi:
 
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 
Maka dari itu, pelaku usaha yang menjadi penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mematuhi standar yang ada dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Permenkominfo 11/2019 dan Permendag 38/2019. Dalam Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 disebutkan, terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UU 8/1999 dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
 
Menurut hemat kami, kebijakan pemblokiran ponsel yang IMEI-nya tak terdaftar sesuai dengan ketentuan dan telah sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi konsumen/pengguna ponsel di Indonesia, seperti dalam rangka perlindungan data dan perlindungan ketika ponsel dicuri atau hilang. Patut dicatat pula bahwa Permenkominfo 11/2019 baru akan berlaku pada 18 April 2020.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 9 Permenperin 108/2012
[2] Pasal 3 ayat (2) Permenperin 108/2012
[3] Pasal 4 Permenperin 108/2012
[4] Pasal 5 ayat (1) Permenperin 108/2012
[5] Pasal 5 ayat (2) Permenperin 108/2012
[6] Pasal 1 angka 5 Permenkominfo 11/2019
[7] Pasal 1 angka 6 Permenkominfo 11/2019
[8] Pasal 1 angka 4 Permenkominfo 11/2019
[9] Pasal 3 ayat (2) dan (3) Permenkominfo 11/2019
[10] Pasl 4 ayat (2) Permenkominfo 11/2019
[11] Pasal 5 Permenkominfo 11/2019
[12] Pasal 6 Permenkominfo 11/2019
[13] Pasal 7 Permenkominfo 11/2019
[14] Pasal 8 Permenkominfo 11/2019
[15] Pasal 9 ayat (2) Permenkominfo 11/2019
[16] Pasal 24 ayat (1) Permenkominfo 11/2019

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua