Jumat, 22 November 2019

Pencatatan Rekam Jejak Kriminal Seseorang

Pencatatan Rekam Jejak Kriminal Seseorang

Pertanyaan

Apakah ada pencatatan status pidana setiap individu di setiap Kepolisian? Misal si A melakukan korupsi dan ditetapkan tersangka, kemudian menjalani pidana penjara. Apakah ada integrasi antar Kepolisian terkait track record sanksi pidana yang dijalani seseorang?

Ulasan Lengkap

 
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Guna menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“Perkapolri 18/2014”). Pasal 1 angka 4 Perkapolri 18/2014 berbunyi:
 
Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut.
 
Catatan kepolisian yang dimaksud adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.[1]
 
Prosedur penerbitan SKCK dilakukan melalui:[2]
  1. Pencatatan;
  2. Identifikasi;
  3. Penelitian;
  4. Koordinasi; dan
  5. Penerbitan.
 
Terkait pertanyaan Anda, patut diperhatikan tahapan penelitian sebagaimana telah disebut. Penelitian ini dilakukan terhadap:[3]
  1. Keperluan atau penggunaan dari SKCK yang dimohonkan;
  2. Keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan (autentikasi);
  3. Formulir daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon;
  4. Identitas pemohon; dan
  5. Data menyangkut pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana.
 
Merujuk Pasal 15 ayat (3) Perkapolri 18/2014, dalam hal hasil penelitian ditemukan keragu-raguan, dilakukan koordinasi untuk klarifikasi dengan kesatuan di lingkungan Polri dan/atau instansi terkait.
 
Koordinasi sebagai Upaya Pencatatan Data Kriminal
Setelah melakukan tahapan penelitian, tahapan koordinasi dilaksanakan. Mengacu Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf d Perkapolri 18/2014, koordinasi yang dimaksud meliputi:
  1. Internal; dan
  2. Eksternal.
 
Koordinasi internal dilaksanakan dalam bentuk hubungan tata cara kerja dengan pengemban fungsi:[4]
  1. Reserse Kriminal, Lalu Lintas, Polair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon SKCK; dan
  2. Identifikasi, terkait pemberian hasil pengambilan rumus sidik jari pemohon SKCK.
 
Pengemban fungsi tersebut secara berkala memperbarui data tentang masyarakat yang mempunyai catatan kriminal.[5] Sementara itu, koordinasi eksternal dilaksanakan apabila diperlukan untuk pencocokan data dengan penegakan hukum lainnya.[6]
 
Dengan demikian, menurut hemat kami, Polri memiliki catatan kepolisian setiap orang yang menyangkut pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana. Selain itu, berdasarkan uraian di atas, maka memang terdapat koordinasi terintegrasi antar instansi Kepolisian secara internal dan antara kepolisian dengan penegak hukum lainnya untuk mendapatkan rekam jejak kriminal seseorang tersebut.
 
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 3 Perkapolri 18/2014
[2] Pasal 12 Perkapolri 18/2014
[3] Pasal 15 ayat (1) Perkapolri 18/2014
[4] Pasal 16 ayat (2) Perkapolri 18/2014
[5] Pasal 16 ayat (3) Perkapolri 18/2014
[6] Pasal 16 ayat (4) Perkapolri 18/2014

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua