Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
- (1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government"), i.e. where:
- a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);
- government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits)1;
- a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;
- a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments; or
(2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994; and
- a benefit is thereby conferred.
- Hibah pemerintah (grant);
- Pinjaman pemerintah (loan);
- Pemasukan modal pemerintah (equity infusion);
- Penjaminan pinjaman oleh pemerintah (loan guarantee);
- Insentif fiskal seperti kredit pajak (tax credit);
- Penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, serta pembelian barang oleh pemerintah diluar infrastruktur umum;
- Mekanisme pendanaan oleh pemerintah kepada lembaga privat yang melakukan tindakan a-f diatas;
- Dukungan pendapatan (income subsidy); dan
- Dukungan harga (price subsidy).
- Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, explicitly limits access to a subsidy to certain enterprises, such subsidy shall be specific.
- Where the granting authority, or the legislation pursuant to which the granting authority operates, establishes objective criteria or conditions governing the eligibility for, and the amount of, a subsidy, specificity shall not exist, provided that the eligibility is automatic and that such criteria and conditions are strictly adhered to. The criteria or conditions must be clearly spelled out in law, regulation, or other official document, so as to be capable of verification.
- If, notwithstanding any appearance of non-specificity resulting from the application of the principles laid down in subparagraphs (a) and (b), there are reasons to believe that the subsidy may in fact be specific, other factors may be considered. Such factors are: use of a subsidy programme by a limited number of certain enterprises, predominant use by certain enterprises, the granting of disproportionately large amounts of subsidy to certain enterprises, and the manner in which discretion has been exercised by the granting authority in the decision to grant a subsidy. In applying this subparagraph, account shall be taken of the extent of diversification of economic activities within the jurisdiction of the granting authority, as well as of the length of time during which the subsidy programme has been in operation.
- Subsidi harus merupakan suatu kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik;
- Subsidi tersebut harus memberikan manfaat
- Subsidi harus spesifik kepada penerima tertentu.
- Subsidi yang dilarang (prohibited subsidies) sebagaimana diatur dalam Bagian II SCM; dan
- Subsidi yang dapat dikenakan tindakan (actionable subsidies) sebagaimana diatur dalam Bagian III SCM.
- Except as provided in the Agreement on Agriculture, the following subsidies, within the meaning of Article 1, shall be prohibited:
- subsidies contingent, in law or in fact, whether solely or as one of several other conditions, upon export performance, including those illustrated in Annex I;
- subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the use of domestic over imported goods.
- A Member shall neither grant nor maintain subsidies referred to in paragraph 1.
- Pemberian subsidi langsung untuk kinerja ekspor.
- Skema retensi mata uang atau praktik-praktik serupa.
- Biaya transportasi dan pengangkutan internal pada pengiriman (shipment) ekspor, yang dberikan atau disyaratkan oleh pemerintah, dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah dibandingkan untuk pengiriman domestik.
- Ketentuan dengan tata cara dan persyaratan yang lebih mudah bagi produk impor atau domestik, atau jasa dalam penggunaan produksi barang ekspor, dibandingkan ketentuan untuk produk sejenis atau yang berkompetisi secara langsung, atau jasa untuk penggunaan produksi barang konsumsi domestik.
- Pengecualian pengurangan, atau penangguhan pajak-pajak langsung atau biaya kesejahteraan sosia yang berhubungan dengan ekspor.
- Tunjangan (allowance) untuk pengurangan khusus yang secara langsung berkaitan untuk ekspor atau kinerja ekspor, melebihi dan diatas yang diberikan terhadap produksi untuk konsumsi domestik.
- Pengecualian atau pengurangan pajak tidak langsug untuk produksi dan distribusi produk-produk ekspor, melebihi yang dikenakan pada produksi dan distribudsi produk sejenis ketika dijual untuk konsumsi domestik.
- Pengecualian, pengurangan atau penanguhan dari pajak tidak langsung kumulatif pada barang atau jasa dalam produksi produk-produk ekspor.
- Pengurangan biaya-biaya impor melebihi yang dibebankan pada barang input yang diimpor yang dikonsumsi dalam produksi produk ekspor.
- Pemberian program penjaminan ekspor kredit atau asuransi oleh pemerintah atau lembaga khusus yang dikontrol pemerintah.
- Hibah (grant) kredit ekspor oleh pemerintah (atau lembaga khusus yang dikendalikan oleh dan/atau bertindak di bawah wewenang pemerintah) dengan harga di bawah yang sebenarnya yang harus mereka bayar untuk dana yang digunakan (atau jika mereka meminjam pada pasar modal internasional guna memperoleh dana dengan jangka waktu dan persyaratan kredit yang sama dan dalam mata uang yang sama sebagaimana dalam kredit ekspor).
- injury to the domestic industry of another Member;
- nullification or impairment of benefits accruing directly or indirectly to other Members under GATT 1994 in particular the benefits of concessions bound under Article II of GATT 1994;
- serious prejudice to the interests of another Member.
- Menetapkan bea perimbangan (contervailing duty) terhadap produk bersubsidi tersebut dengan terlebih dahulu melakukan inisiasi investigasi sendiri sebagaimana diatur dalam Bagian V SCM; dan/atau
- Menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa WTO untuk memaksa negara pelanggar menyesuaikan perilaku kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai WTO sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 SCM.
- Huala Adolf & A. Chandrawulan. Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional. Bandung: Rajagrafindo Persada, 1995;
- Andreas F. Lowenfield. International Economic Law. New York: Oxford University Press, Second Edition, 2008;
- Mitsuo Matsushita, et.al.. The World Trade Organization, Law, Practice, and Policy. United Kingdom: Oxford University Press, Third Edition, 2017;
- Commission Imposes Countervailing Duties on Indonesian Biodiesel, diakses pada 18 November 2019, pukul 14.47.
TIPS HUKUM
Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!
Butuh lebih banyak artikel?
Perusahaan Anda Di Sini!