Selasa, 17 December 2019

Cara Menebus Kendaraan tanpa STNK yang Disita Kepolisian

Cara Menebus Kendaraan tanpa STNK yang Disita Kepolisian

Pertanyaan

Kendaran bermotor baru saya disita karena pelat nomornya tidak resmi dan tanpa STNK. Motor itu memang hanya saya pasangi TNKB acak/tidak resmi dari kepolisian untuk keperluan pemakaian. Seperti apa proses yang harus saya jalani? Apakah di saat STNK dan TNKB sudah keluar motornya bisa kita ambil atau mengikuti sidang dengan proses sesuai peraturan? Dalam hal ini saya dikenakan Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ.

Ulasan Lengkap

TNKB Ilegal
Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perkap 5/2012”), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Pasal 39 ayat (5) Perkap 5/2012 kemudian mengatur bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
 
Pada dasarnya penggunaan TNKB tersebut dikecualikan bagi setiap kendaraan bermotor baru yang belum diregistrasi. Pasal 9 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 18 ayat (1) Perkap 5/2012 mengatur bahwa:
 
Pasal 9 ayat (2) dan (3) Perkap 5/2012
  1. Selain Regident rutin dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Praregident.
  2. Praregident sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Ranmor baru yang belum diregistrasi dan diidentifikasi agar dapat dioperasikan di jalan dengan penerbitan STCK dan TCKB.
 
Pasal 18 ayat (1) Perkap 5/2012
Praregident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan penerbitan STCK dan TCKB untuk kepentingan:
  1. memindahkan Ranmor baru dari tempat penjual, distributor, dan/atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari Ranmor yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Ranmor;
  2. memindahkan Ranmor baru dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain;
  3. mencoba Ranmor baru sebelum dijual;
  4. mencoba Ranmor baru yang sedang dalam taraf penelitian; dan/atau
  5. memindahkan Ranmor baru dari tempat penjual ke tempat pembeli.
 
STCK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor sementara berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, impor kendaraan bermotor dan lembaga penelitian, yang memuat identitas kendaraan bermotor, pemilik, nomor registrasi, dan masa berlaku.[1]
 
Sedangkan TCKB atau Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor adalah tanda pemberi legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor sementara berupa pelat dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi dan dipasang pada kendaraan bermotor.[2]
 
Sayangnya, karena Anda memilih untuk menggunakan TNKB acak yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, maka TNKB tersebut dikategorikan sebagai TNKB yang tidak sah.
 
Berkendara Tanpa STNK
Dalam pertanyaan, Anda menyebut bahwa kendaraan milik Anda menggunakan pelat tidak resmi dan belum memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”). Atas tindakan tersebut, Anda dijerat dengan Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sebagai berikut:
                                                                                                      
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 
Terhadap pelanggaran berupa mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi SNTK, petugas pemeriksa kendaraan bermotor dapat melakukan penyitaan atas kendaraan bermotor. Terkait hal tersebut, Anda dapat membaca artikel Apakah Polisi Berwenang Memeriksa Handphone Pelanggar Lalu Lintas?
 
 
Kendaraan Bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah.
 
Dengan demikian, setelah Anda melakukan pembayaran denda tilang dan memiliki TNKB atau STNK yang sudah dikeluarkan oleh Korlantas Polri, maka Anda dapat mengambil kembali kendaraan tersebut. Untuk itu, Anda perlu menunjukkan STNK yang sah.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 11 Perkap 5/2012
[2] Pasal 1 angka 12 Perkap 5/2012

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua