Jumat, 27 March 2020

Kedudukan Badan-badan Usaha Pembentuk Joint Operation dalam Kepailitan

Kedudukan Badan-badan Usaha Pembentuk Joint Operation dalam Kepailitan

Pertanyaan

Pada beberapa aturan, joint operation didefinisikan sebagai dua badan usaha atau lebih yang bekerja sama untuk sementara waktu dalam menyelesaikan proyek bersama. Dalam hal terjadi kepailitan, apakah joint operation memenuhi syarat "dua atau lebih kreditur" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004?

Ulasan Lengkap

 
Joint Operation
Kami asumsikan, joint operation yang Anda maksud sejalan dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (“Permen PU 9/2019”), yang berbunyi:
 
Kerja Sama Operasi (joint operation) yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJKN, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan tidak merupakan suatu badan hukum baru.
 
 
Saat ini, ketentuan mengenai perizinan badan usaha jasa konstruksi asing mengacu pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/SE/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Surat edaran ini sendiri tidak menguraikan mengenai skema joint operation.
 
Sekalipun demikian, kami asumsikan joint operation yang Anda maksud masih beroperasi berdasarkan ketentuan Permen PU 9/2019. Berdasarkan peraturan tersebut, joint operation tidak menghasilkan badan hukum baru sehingga tetap berkedudukan sebagai badan usaha yang berdiri sendiri.
 
Badan-badan Usaha Pembentuk Joint Operation sebagai Kreditur
Terkait pertanyaan Anda, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) menentukan bahwa:
 
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
 
Yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.[1]
 
Bilamana terdapat sindikasi kreditur, maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU 37/2004.[2] Pasal 1 angka 2 UU 37/2004 sendiri berbunyi:
 
Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masing-masing badan usaha yang membentuk joint operation memenuhi syarat sebagai "dua atau lebih kreditur" dalam kepailitan. Hal ini mengingat keduanya tetap berkedudukan sebagai badan-badan usaha yang berbeda, dan tidak bergabung menjadi satu badan hukum yang baru.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004
[2] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua