Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Joint Operation
Kerja Sama Operasi (joint operation) yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJKN, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan tidak merupakan suatu badan hukum baru.
Sekalipun demikian, kami asumsikan joint operation yang Anda maksud masih beroperasi berdasarkan ketentuan Permen PU 9/2019. Berdasarkan peraturan tersebut, joint operation tidak menghasilkan badan hukum baru sehingga tetap berkedudukan sebagai badan usaha yang berdiri sendiri.
Badan-badan Usaha Pembentuk Joint Operation sebagai Kreditur
Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.
[1]
Bilamana terdapat sindikasi kreditur, maka masing-masing kreditur adalah kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU 37/2004.
[2] Pasal 1 angka 2 UU 37/2004 sendiri berbunyi:
Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masing-masing badan usaha yang membentuk joint operation memenuhi syarat sebagai "dua atau lebih kreditur" dalam kepailitan. Hal ini mengingat keduanya tetap berkedudukan sebagai badan-badan usaha yang berbeda, dan tidak bergabung menjadi satu badan hukum yang baru.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004
[2] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004
