Senin, 27 January 2020

Dapatkah di-PHK karena Dituduh Menggelapkan Uang Perusahaan?

Dapatkah di-PHK karena Dituduh Menggelapkan Uang Perusahaan?

Pertanyaan

Teman saya dipecat perusahaannya. Dalam surat PHK, alasannya karena merugikan perusahaan (korupsi) yang dikasuskan enam tahun yang lalu. Hal ini sekalipun tidak terbukti atau tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia korupsi. Apakah perusahaan ini bisa dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 311 KUHP, dengan pertanggungjawaban pada perusahaannya? Bisakah dituntut kerugian imateriel atas fitnah tersebut?

Ulasan Lengkap

 
Sebelumnya, kami asumsikan dan luruskan bahwa “korupsi” yang Anda maksud di sini bukanlah tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yang mengandung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan “merugikan perusahaan” yang Anda maksud kami asumsikan berupa tindakan penggelapan yang dilakukan oleh teman Anda terhadap uang milik perusahaan.
 
PHK karena Kesalahan Berat
Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mendefinisikan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
 
PHK tidak dapat dilaksanakan secara sepihak, melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu. Pasal 151 UU Ketenagakerjaan berbunyi:
 
  1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
  2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 
Di masa lalu, Pasal 158 UU Ketenagakerjaan memang pernah mengatur sejumlah kesalahan berat yang menjadikan seorang pekerja dapat di-PHK secara sepihak oleh pengusaha. Salah satunya adalah penggelapan uang milik perusahaan, yang barangkali sesuai dengan makna korupsi yang dituduhkan kepada teman Anda. Namun ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003.
 
Sebagai respon atas putusan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tahun 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“SE 13/2005”). Diuraikan di dalamnya bahwa penyelesaian kasus PHK karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memerhatikan hal-hal berikut:[1]
  1. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka berlaku ketentuan Pasal 160 UU Ketenagakerjaan.
 
Dalam hal terdapat “alasan mendesak” yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[2]
 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PHK yang dilakukan terhadap teman Anda, yang hanya didasarkan pada tuduhan korupsi tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan hukum.
 
Penghinaan dan Fitnah
Lebih lanjut, Pasal 310 ayat (1) dan (2) jo. 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur bahwa:
 
Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP
  1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 
Pasal 311 ayat (1) KUHP
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 
Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 563), fitnah adalah juga merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, tetapi juga dapat disertai dengan tambahan tiga unsur, yakni:
  1. bahwa kepada si pelaku diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran yang dituduhkan;
  2. bahwa si pelaku tidak dapat membuktikannya; dan
  3. bahwa yang dituduhkan itu bertentangan dengan yang diketahuinya.
 
Sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (hal. 226), agar dapat dihukum, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).
 
Masih menurut Soesilo, semua penghinaan itu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan) (hal. 225). Apabila teman Anda ingin menuntut secara pidana, maka ia wajib membuat aduan ke polisi disertai dengan minimal dua alat/barang bukti, yang menyatakan bahwa ia tidak melakukan korupsi atau penggelapan. Yang diadukan haruslah orang yang berwenang mewakili perusahaan, yakni Direksi ataupun Direktur Utama perusahaan tersebut.
 
Tuntutan Ganti Kerugian
Terkait pertanyaan kedua Anda, dalam ilmu hukum, terdapat dua cara untuk meminta ganti kerugian. Pertama, dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara perdata, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):
 
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
 
Kedua, dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan dugaan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 
Namun menurut hemat kami, tuntutan ganti kerugian imateriel terhadap dugaan tindak pidana fitnah tersebut akan sangat sulit dikabulkan. Pertama, kerugian imateriel sulit diukur dengan uang dan sangat tergantung dengan kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. Kedua, sulit untuk menentukan berapa nilai ekonomis suatu martabat/nama baik seseorang.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 
Referensi:
  1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia. 1991;
  2. S.R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Penerbit Alumni Ahaem Petehaem. 2016.
 

[1] Angka 3 SE 13/2005
[2] Angka 4 SE 13/2005

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua