Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Deradikalisasi sebagai Bentuk Pencegahan Terorisme
Yang dimaksud dengan terorisme
adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
[1]
Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
[2]
Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan
untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
[3]
Target Deradikalisasi
Deradikalisasi dilakukan kepada:
[4]tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme; dan
mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama. Kementerian/lembaga terkait paling sedikit meliputi:
[5]Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Kejaksaan Republik Indonesia; dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (“BNPT”). Dalam pelaksanaan deradikalisasi, BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
[6]
Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dilaksanakan
oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan deradikalisasi demikian, BNPT dapat mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat.
[7]
Proses Deradikalisasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Terorisme
Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme diberikan melalui tahapan:
[8]identifikasi dan penilaian;
rehabilitasi;
reedukasi; dan
reintegrasi sosial.
Pertama, identifikasi dan penilaian terdiri atas identifikasi dan penilaian awal serta identifikasi dan penilaian lanjutan.
Identifikasi dan penilaian awal dilakukan kepada tersangka. Sedangkan identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan
kepada terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodik enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
[9]
Identifikasi dan penilaian awal dilaksanakan dengan cara:
[10]inventarisasi data tersangka;
wawancara, pengamatan, dan klarifikasi; dan
pengolahan data.
Identifikasi dan penilaian lanjutan dilaksanakan dengan cara:
[11]monitoring dan evaluasi perilaku terdakwa, terpidana, atau narapidana;
wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
pengolahan data; dan
analisis risiko dan analisis kebutuhan.
Kedua,
tahap rehabilitasi dapat berbentuk konseling individu dan pelaksanaan kelas kelompok.
[12] Rehabilitasi diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan.
[13]
Ketiga,
reedukasi dapat berbentuk:
[14] penguatan pemahaman keagamaan;
penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian;
pengetahuan mengenai penyelesaian konflik; dan/ atau
pendidikan karakter.
Keempat, reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk:
[15] penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya;
peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat;
peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat; dan/atau
peningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.
Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Terpapar Paham Radikal
Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat dilaksanakan melalui:
[16]pembinaan wawasan kebangsaan;
pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
kewirausahaan.
Pembinaan wawasan kebangsaan dapat berupa:
[17]kegiatan bela negara;
menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
menjaga ideologi negara;
pengamalan dan penghayatan Pancasila;
wawasan nusantara; dan/atau
pemantapan nilai kebangsaan.
Pembinaan wawasan keagamaan dapat berupa:
[18]toleransi beragama;
harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional; dan/atau
kerukunan umat beragama.
Terakhir, program kewirausahaan dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang:
[19]pelatihan kerja;
kerja sama usaha; dan
modal usaha.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 2 PP 77/2019
[2] Pasal 2 ayat (2) PP 77/2019
[3] Pasal 1 angka 6 PP 77/2019
[5] Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP 77/2019
[6] Pasal 29 ayat (3) dan (4) PP 77/2019
[10] Pasal 33 ayat (1) PP 77/2019
[11] Pasal 34 ayat (1) PP 77/2019
[12] Pasal 36 ayat (1) PP 77/2019
[13] Pasal 36 ayat (2) PP 77/2019
[14] Pasal 39 ayat (1) PP 77/2019
[15] Pasal 42 ayat (1) PP 77/2019
