Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Hukum Jika Pesanan ‘Olshop’ Tak Kunjung Datang yang dibuat oleh Rusti Margareth Sibuea, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Januari 2020.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

KLINIK TERKAIT

Kurir Salah Kirim Paket ke Alamat Lain? Segera Lakukan Ini

16 Agt 2023

Kamu Menerima Paket yang Tidak Dipesan? Lakukan Ini

08 Agt 2023

Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya

29 Nov 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Jika Paket Tidak Kunjung Datang

UU Perlindungan Konsumen telah menjamin perlindungan atas hak setiap konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.[1]

Bagaimana jika paket tidak kunjung datang? Dalam hal setelah lacak paket ternyata paket tidak bergerak dan mengakibatkan paket tidak kunjung datang, maka ini berkaitan dengan tanggung jawab pihak ekspeditor. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah menanyakan langsung pada pihak ekspeditor. Apa yang menyebabkan paket lama sampai? Biasanya karena ada penundaan pengiriman, jarak pengiriman yang jauh, masalah teknis, dan hal lainnya.

Disarikan dari Kurir Salah Kirim Paket ke Alamat Lain? Segera Lakukan Ini, pengangkut harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali ia dapat membuktikan bahwa keterlambatan itu merupakan akibat dari suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya.[2]

Akan tetapi, jika masalah paket tak kunjung datang tersebut disebabkan oleh pihak penjual yang ternyata tidak mengirimkan paket, maka Anda dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak penjual.

Adapun mengenai ganti kerugian, karena terdapat perjanjian jual beli ataupun perjanjian pengangkutan, maka dapat merujuk pada ketentuan tentang wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Selengkapnya mengenai tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi dapat Anda simak dalam artikel Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi.

Penyelesaian ganti kerugian tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana si pelaku.[3]

Jerat Pidana dalam UU Perlindungan Konsumen

Selain pemberian ganti rugi atas paket tidak bergerak, UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang setiap pelaku usaha yang melanggar waktu penyelesaian pesanan barang dan/atau jasa yang diperjanjikan, dalam hal ini terkait dengan waktu pengiriman barang. Hal ini diatur dalam Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menepati ketentuan tersebut adalah pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.[4] Selain itu, pelaku dapat pula dikenakan sanksi tambahan berupa:[5]

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha.

Sehingga, kami berpendapat, selain Anda menanyakan langsung pada pihak ekspeditor tentang alasan mengapa paket tidak bergerak, Anda dapat meminta bantuan kepada pihak penjual untuk turut mengonfirmasi pengiriman barang.

Dugaan Penipuan

Di sisi lain, apabila penjual sengaja tidak mengirim barang yang sudah dibayar oleh pembeli dalam transaksi jual beli online, menurut hemat kami, juga dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[6] yaitu tahun 2026 yang selengkapnya berbunyi:

Selain jerat pasal di atas, penjual juga berpotensi dijerat Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024:

Setiap Orang yang dengan sengajamendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selanjutnya atas dugaan tindak pidana penipuan tersebut, Anda dapat membuat laporan polisi di kantor kepolisian setempat dengan membawa bukti yang cukup.

Concursus Idealis

Menjawab pertanyaan terakhir Anda, dalam praktik memang sering terjadi perbuatan seseorang memenuhi beberapa rumusan delik sekaligus. Dalam kasus ini, perbuatan si pelaku usaha memenuhi rumusan delik dalam KUHP atau UU 1/2023, UU ITE dan perubahannya, dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan, pasal manakah yang paling tepat untuk menjerat si pelaku usaha?

Pasal ini dikenal dengan istilah concursus idealis, eendaadse samenloop, atau perbarengan peraturan. Kriteria dari concursus idealis adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan. Dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorbsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat.

Dengan berpedoman sistem absorbsi, maka pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada pelaku usaha adalah ketentuan dengan ancaman terberat, yaitu Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[1] Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)

[2] Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

[3] Pasal 45 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen

[4] Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen

[5] Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen

[6] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“UU 1/2023”)

[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023