Senin, 20 Januari 2020

Pendirian Cabang Yayasan Asing di Indonesia

Pendirian Cabang Yayasan Asing di Indonesia

Pertanyaan

Yayasan NICMCR terdaftar di Kamar Dagang Negeri Belanda. Anggota pengurusnya berdomisili di Belanda maupun Indonesia. Oleh Kamar Dagang Belanda diberitahukan bahwa sebaiknya di Indonesia didirikan cabang. Bagaimana prosedurnya dan di mana dapat dilakukan pendaftaran cabang yayasan di Indonesia ini? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 
Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations (NICMCR)
Dalam laman resmi NICMCR (“NICMCR”), NICMCR adalah:
 
The Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations is a non-governmental network of universities and civil society organizations in the Netherlands and Indonesia, consisting of Muslim and Christian scholars, religious leaders and practitioners.
 
Misi NICMCR adalah:
 
The Consortium intends to contribute to the enhancement of mutual understanding and common action among communities in Indonesia and in the Netherlands, and therefore to use and expand the resources that the Participants share in terms of knowledge, experience, networks and funding.
 
Berdasarkan keterangan Anda dan uraian tersebut jika diterjemahkan bebas, NICMCR adalah yayasan yang terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat di Belanda dan Indonesia mencakup sarjana, pemuka agama, dan praktisi, baik Kristen maupun Muslim yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman di Indonesia dan Belanda untuk mengembangkan sumber daya.
 
Pendirian Yayasan oleh Orang Asing
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 16/2001”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”) menyatakan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
 
Mengacu pada Pasal 9 ayat (5) UU 16/2001, yayasan juga dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing yang syarat dan tata cara pendiriannya diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.
 
 
Persyaratan dokumen untuk pendirian yayasan oleh orang asing adalah sebagai berikut:[1]
  1. Untuk yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. identitas pendiri dibuktikan dengan paspor yang sah;
    2. pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit Rp100 juta yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; serta
    3. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
  2. Untuk yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. identitas badan hukum asing pendiri yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri yayasan tersebut;
    2. pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp100 juta yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan
    3. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
 
Ketentuan lebih lanjut mencakup kewajiban untuk memilih salah satu anggota pengurus yayasan, baik ketua, sekretaris, maupun bendahara, dijabat oleh warga negara Indonesia serta adanya kewajiban untuk memiliki izin melakukan kegiatan atau usaha dan juga Kartu Izin Tinggal Sementara (“KITAS”) bagi anggota pengurus yayasan berkewarganegaraan asing.[2]
 
Kewajiban memiliki izin melakukan kegiatan atau usaha dan juga KITAS juga berlaku bagi anggota pembina dan pengawas yayasan yang berkewarganegaraan asing, jika memang bertempat tinggal di Indonesia.[3] Ketentuan ini tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik dan keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.[4]
 
Mengacu kepada Pasal 9 ayat (2) UU 16/2001, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan Pasal 11 ayat (1) UU 16/2001 menerangkan bahwa yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 
Tanda Daftar Yayasan
Lebih lanjut, jika cabang yayasan yang didirikan oleh orang asing ini berada, sebagai contoh, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI Jakarta”) dan merupakan lembaga kesejahteraan sosial, maka ada ketentuan tambahan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
  1. Setiap yayasan yang didirikan oleh orang asing dan/atau bersama orang Indonesia wajib memiliki tanda daftar dari Dinas Sosial DKI Jakarta (“Dinas”);
  2. Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di Dinas yang ditandatangani oleh pimpinan/ketua dan sekretaris yayasan dengan dibubuhi stempel yayasan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  1. rekomendasi dari pimpinan yayasan induk yayasan yang didirikan orang asing dan/atau pimpinan yayasan induk yayasan yang didirikan bersama orang Indonesia;
  2. laporan hasil penelitian/pengamatan lapangan dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di DKI Jakarta;
  3. fotokopi akta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan yang didirikan orang asing dan/atau yayasan bersama orang Indonesia yang telah dilegalisasi/didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. program kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel yayasan asing dan/atau yayasan campuran;
  5. laporan kegiatan 1 tahun terakhir;
  6. susunan pengurus yayasan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk pengurus serta salah satu pengurus harus bertempat tinggal di DKI Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta; dan
  7. surat keterangan domisili yayasan yang dikeluarkan oleh lurah setempat dan diketahui oleh camat.
 
Kemitraan Yayasan
Sebagai alternatif, jika memang Anda tidak ingin mendirikan yayasan berdasarkan hukum Indonesia (tetap mengacu kepada NICMCR Belanda sebagai yayasan induk), maka Anda wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 PP 63/2008 sebagai berikut:
  1. Yayasan asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia hanya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
  2. Yayasan asing sebagaimana dimaksud untuk melakukan kegiatannya di Indonesia harus bermitra dengan yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan asing tersebut.
  3. Kemitraan sebagaimana dimaksud harus aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan sekuriti.
  4. Kemitraan antara yayasan asing dan yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Oleh karena itu, kami sarankan sebaiknya jika yayasan asing tersebut ingin berkegiatan di Indonesia tapi tidak terbatas pada kegiatan dalam Pasal 26 PP 63/2008, maka cabang yayasan asing tersebut didirikan sebagai yayasan berbadan hukum Indonesia yang mengacu kepada NICMCR Belanda sebagai yayasan induk.
 
Hal ini dikarenakan kegiatan yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia terbatas kepada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta belum diperjelasnya tata cara mengenai pelaksanaan kemitraan antara yayasan asing dan yayasan Indonesia tersebut dalam peraturan perundang-undangan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations, diakses pada 16 Januari 2020, pukul 11.41 WIB.
 

[1] Pasal 11 PP 63/2008
[2] Pasal 12 ayat (1) dan (3) PP 63/2008
[3] Pasal 13 ayat (1) PP 63/2008
[4] Pasal 14 PP 63/2008

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua