Kamis, 19 December 2019

Adakah Jangka Waktu Pembentukan Omnibus Law?

Adakah Jangka Waktu Pembentukan Omnibus Law?

Pertanyaan

Apakah penyusunan undang-undang berstatus omnibus law boleh diselesaikan dalam waktu tiga bulan?

Ulasan Lengkap

 
Omnibus Law
Sebagaimana diuraikan dalam artikel Mengenal Omnibus Law dan Manfaatnya dalam Hukum Indonesia, omnibus law atau omnibus bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.
 
 
Namun, ketentuan omnibus law sebagai suatu undang-undang patuh pada pengaturan UU 12/2011 dan perubahannya mengenai pembentukan undang-undang, baik terkait kedudukan maupun materi muatannya. Menurut hemat kami, kepatuhan ini juga berlaku atas prosedur pembentukan omnibus law.
 
Perencanaan Penyusunan Undang-Undang
Menurut UU 12/2011 dan perubahannya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:[1]
  1. kejelasan tujuan;
  2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  4. dapat dilaksanakan;
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. kejelasan rumusan; dan
  7. keterbukaan.
 
UU 12/2011 dan perubahannya pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik batas waktu pembentukan suatu undang-undang. Hal ini berlaku bagi sebuah omnibus law sekalipun.
 
Menurut Pasal 16 UU 12/2011, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”). Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]
 
Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.[3]
 
Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu lima tahun. Sedangkan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.[4]
 
Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Rancangan undang-undang, baik yang berasal dari DPR maupun presiden serta rancangan undang- undang yang diajukan DPD kepada DPR kemudian disusun berdasarkan Prolegnas.[5]
 
Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.[6]
 
Rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian.[7]
 
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.[8]
 
Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.[9]
 
Sedangkan rancangan undang-undang dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR. Surat presiden memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR.[10]
 
DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang- undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.[11]
 
Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. DPD diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:[12]
  1. otonomi daerah;
  2. hubungan pusat dan daerah;
  3. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
  4. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
  5. perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 
Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan dimaksud terdiri atas:[13]
  1. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
  2. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
 
Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:[14]
  1. pengantar musyawarah;
  2. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
  3. penyampaian pendapat mini.
 
Sedangkan pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:[15]
  1. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
  2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  3. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
 
Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.[16]
 
Dalam hal pembahasan rancangan undang-undang telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, presiden, dan/atau DPD, rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.[17]
 
Hambatan dalam Pembentukan Undang-Undang
Uraian di atas menunjukan bahwa pada dasarnya, tidak ada larangan bagi DPR, DPD, dan presiden untuk menyelesaikan undang-undang dalam kurun waktu tiga bulan. Menurut hemat kami, yang perlu diperhatikan adalah keterpenuhan seluruh aspek formal pembentukan undang-undang yang telah diatur UU 12/2011 dan perubahannya.
 
Selain itu, dalam praktik, terdapat beberapa hambatan umum dalam pembentukan undang-undang yang mungkin menghambat penyelesaian omnibus law dalam waktu tiga bulan. Hambatan tersebut, sebagaimana pernah diuraikan Marzuki Ali dalam artikel Tiga Faktor Penyebab Target Prolegnas Tak Tercapai, adalah banyaknya perdebatan dalam masalah teknis perundang-undangan, jalan buntu (deadlock) akibat ketidaksepakatan antar fraksi, dan alokasi waktu yang disediakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi tidak optimal.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 5 UU 12/2011
[2] Pasal 17 UU 12/2011 dan penjelasannnya
[3] Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU 15/2019
[4] Pasal 20 ayat (3) dan (6) UU 15/2019
[5] Pasal 45 ayat (1) UU 12/2011
[6] Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU 12/2011
[7] Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU 15/2019
[8] Pasal 47 ayat (3) UU 15/2019
[9] Pasal 49 UU 15/2019
[10] Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU 12/2011
[11] Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU 12/2011
[12] Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU 12/2011
[13] Pasal 66 dan 67 UU 12/2011
[14] Pasal 68 ayat (1) UU 12/2011
[15] Pasal 69 ayat (1) UU 12/2011
[16] Pasal 69 ayat (2) dan (3) UU 12/2011
[17] Pasal 71A UU 15/2019

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua