Jumat, 27 December 2019

Ganti Kerugian atas Pelanggaran Batas Waktu Penahanan Anak

Ganti Kerugian atas Pelanggaran Batas Waktu Penahanan Anak

Pertanyaan

Anak yang berkonflik dengan hukum ditahan melebihi jangka waktu penahanan yang diatur dalam UU 11/2012. Ketika perkara telah diputus, berkekuatan hukum tetap, serta dijatuhi hukuman, apakah anak tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas penahanan melebihi jangka waktu penahanan yang dia alami?

Ulasan Lengkap

 
Penahanan dalam Hukum Acara Pidana
Penahanan, sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
 
Pasal 20 KUHAP mengatur bahwa:
 
  1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan ;
  2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
  3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
 
Jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.[1]
 
Batas Waktu Penahanan
Guna menyederhanakan jawaban, kami hanya akan menerangkan masa penahanan pada peradilan pidana tingkat pertama. Masa penahanan tersebut diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 KUHAP.
 
 
Apabila penahanan dilakukan melampaui masing-masing tenggang waktu di atas, tersangka atau terdakwa berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.
 
Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP berbunyi:
 
  1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
 
Pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.[2]
 
Sidang Praperadilan
Pasal 77 KUHAP kemudian menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang:
  1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  2. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 
Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud adalah praperadilan.[3]
 
Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan catatan bahwa ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP yang diuraikan di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (hal. 110).
 
Sistem Peradilan Anak
Lebih lanjut, sebagaimana yang telah Anda gambarkan di dalam pertanyaan, peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU 11/2012”). Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[4]
 
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[5]
 
Pasal 32 ayat (1) UU 11/2012 menerangkan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
 
Namun di sisi lain, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:[6]
  1. anak telah berumur 14 tahun atau lebih; dan
  2. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.
 
Jangka waktu penahanan bagi anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh hakim pada persidangan sendiri diatur dalam Pasal 33, 34, dan 35 UU 11/2012.
 
 
Apabila setiap jangka waktu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.[7] Dalam UU 11/2012 sendiri tidak diatur mengenai langkah hukum jika masa penahanan melebihi waktu yang seharusnya. Maka dari itu, menurut hemat kami, ketentuan praperadilan dalam KUHAP berlaku pula pada sistem peradilan pidana anak ini. Dengan demikian, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan praperadilan untuk menuntut ganti kerugian.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
 

[1] Pasal 22 ayat (1) KUHAP
[2] Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP
[3] Pasal 78 ayat (1) KUHAP
[4] Pasal 1 angka 1 UU 11/2012
[5] Pasal 1 angka 3 UU 11/2012
[6] Pasal 32 ayat (2) UU 11/2012
[7] Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) UU 11/2012

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua