Rabu, 12 February 2020

Alat Bukti untuk Melawan Teror Ekshibisionisme Online

Alat Bukti untuk Melawan Teror Ekshibisionisme Online

Pertanyaan

Hampir dua bulan saya mendapatkan 'teror' dari nomor tidak dikenal. Pelaku memperlihatkan alat kelaminnya melalui panggilan video seluler. Karena panik, saya langsung mematikan panggilan tanpa sempat merekam perbuatan pelaku untuk dijadikan bukti. Pasca kejadian tersebut, pelaku masih sering melakukan panggilan suara dan SMS yang menunjukkan hasrat seksual. Saya merasa sangat terganggu. Apakah pelaku dapat dipidanakan hanya dengan alat bukti yang saya miliki berupa screenshot pesan teks, serta rekaman panggilan suara? Saya cukup khawatir laporan tidak dapat diproses karena tidak adanya bukti berupa gambar/screenshot panggilan video ketika pelaku menampakkan alat kelaminnya. Selain UU Pornografi dan UU ITE, adakah kemungkinan pelaku dapat dijerat dengan UU lain?

Ulasan Lengkap

 
Teror Ekshibisionisme
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teror. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) Daring, teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.
 
Teror dalam kasus ini adalah menelepon atau memberikan pesan yang membuat Anda merasa takut dan jijik.
 
Selanjutnya, masih menurut KBBI Daring, pengertian ekshibisionisme adalah kelainan atau ketidakwajaran yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada orang lain untuk pemuasan diri.
 
Di samping itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Dapatkah Penderita Eksibisionisme (Suka Menunjukkan Alat Kelamin) Dipidana?, Eksibisionisme termasuk dalam gangguan kejiwaan yang cukup langka dimana adanya perilaku orang yang dengan senang hati menunjukkan bagian paling pribadi yaitu alat kelaminnya pada semua orang. Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.
 
Dari definisi ekshibisionisme tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku ekshibisionisme adalah perilaku yang dapat dinilai melanggar kesopanan dan kesusilaan, dan dapat dikatakan telah berbuat cabul. Namun orang yang berbuat cabul belum tentu melakukan ekshibisionisme, karena berbuat cabul dapat dilakukan dengan berbagai cara.
 
Perbuatan cabul sendiri dapat didefinisikan sebagai semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan. Setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul, termasuk di dalamnya perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.
 
Berdasarkan definisi perbuatannya, ekshibisionisme dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan cabul. Namun sebagai tindak pidana, ekshibisionisme dan pencabulan merupakan bentuk tindak pidana yang berbeda, karena diatur di dalam ketentuan pasal yang berbeda.
 
Sebagai contoh, ekshibisionisme memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi:
 
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
  2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
 
Sedangkan pencabulan memenuhi unsur yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP. Masing-masing pasal berisi mengenai pencabulan dengan bentuk yang berbeda-beda.
 
Jerat Pidana Ekshibisionisme di dalam Undang-Undang Lain
Selain Pasal 281 KUHP, perilaku ekshibisionisme juga memenuhi unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berbunyi:
 
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 
Selain itu, mengingat pelaku juga menyalurkan perilaku ekshibisionismenya melalui media elektronik, patut diduga yang bersangkutan melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), yang berbunyi:
 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 
 
Alat Bukti
Dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
 
Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti (hal. 19), sistem pembuktian hukum acara pidana menganut stelsel negatief wettelijk. Artinya, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.
 
Namun UU ITE telah mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[1]
 
Informasi elektronik sendiri adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[2]
 
Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[3]
 
Sebagai catatan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah memutus bahwa frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang–undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.
 
Akhirnya, menurut hemat kami, alat bukti yang dapat dijadikan acuan laporan adalah nomor handphone pelaku atau screenshot percakapan Anda dengan pelaku yang menunjukan atau mengajak Anda berhubungan badan. Anda dapat melapor ke pihak kepolisian atas tindakan ekshibisionis pelaku tersebut.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Referensi:
 
Putusan:
 
Referensi:
  1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 12 Februari 2020, pukul 10.20-10.25;
  2. Martiman Prodjohamidjojo. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti. Jakarta: Ghalia. 1983.
 

[1] Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE
[2] Pasal 1 angka 1 UU 19/2016
[3] Pasal 1 angka 4 UU 19/2016

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua