Kamis, 02 Januari 2020

Proses Pendaftaran Merek

Proses Pendaftaran Merek

Pertanyaan

Saya ingin mendaftarkan merek. Bagaimanakah proses pendaftaran merek mulai dari awal sampai dengan mendapat sertifikat merek?

Ulasan Lengkap

 
Patut diperhatikan bahwa merek sudah dapat didaftarkan secara daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan kami akan merangkum proses pendaftaran merek hingga diterbitkannya sertifikat merek.
 
Pendaftaran Merek
Proses pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”) adalah sebagai berikut:
  1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran merek, melampirkan, paling sedikit, dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek serta mengajukannya ke Menteri Hukum dan HAM;[1]
  2. Permohonan pendaftaran merek yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM kemudian dilakukan pemeriksaan formalitas atas kelengkapannya;[2]
  3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon merek atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan;[3]
  4. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu tersebut, permohonan dianggap ditarik kembali;[4]
  5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman yang dilakukan dalam berita resmi merek;[5]
  6. Permohonan merek memasuki tahap pengumuman/publikasi yang berlangsung selama 2 bulan. Selama masa pengumuman ini setiap pihak dapat mengajukan keberatan/oposisi dengan alasan-alasannya;[6]
  7. Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut UU MIG tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan kepada pemohon merek atau kuasanya;[7]
  8. Apabila ada keberatan/oposisi, maka pemohon merek atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan yang diajukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menteri Hukum dan HAM.[8]
 
Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan atau Ditolak
Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Pasal 20 UU MIG adalah merek yang:
  1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
  5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
  6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
 
Sementara itu, merek yang ditolak menurut Pasal 21 UU MIG adalah:
  1. permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
    1. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
    2. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
    3. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
    4. indikasi geografis terdaftar.
  2. permohonan merek yang;
    1. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
    2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
    3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  3. diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
 
Rahmi Jened dalam bukunya Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi (hal. 94 – 106) menyatakan dasar penolakan dalam Pasal 20 UU MIG disebut juga dengan alasan absolut (absolute grounds).
 
Alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek didasarkan atas tolok ukur dan perspektif dari tanda yang digunakan sebagai merek secara absolut harus memiliki daya pembeda, secara absolut tidak bertentangan dengan undang-undang, moral agama dan ketertiban umum serta iktikad baik.
 
Dalam buku yang sama (hal. 115 – 130), dasar penolakan dalam Pasal 21 UU MIG disebut dengan alasan relatif (relative grounds), di mana hak yang telah ada terlebih dahulu adalah sebagai alasan relatif untuk menolak pendaftaran merek atau alasan relatif untuk pembatalan merek.
 
Dikatakan alasan relatif, karena masih harus diuji terlebih dahulu keabsahan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek senior atau dengan merek terkenal atau dengan indikasi geografis yang telah terdaftar lebih dahulu.
 
Pemeriksaan Substantif Merek
Setelah selesai masa pengumuman, kemudian pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif.[9] Keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.[10]
 
Menurut hemat kami, pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif juga didasarkan atas Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG sebagai dasar pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan substantif adalah 150 hari kerja.[11]
 
Pemeriksaan substantif akan mulai dilakukan:[12] 
  1.  
  2. jika tidak ada keberatan, pemeriksaan substantif mulai dilakukan setelah 30 hari kerja sejak berakhirnya masa pengumuman/publikasi.
  3. jika ada keberatan, pemeriksaan substantif mulai dilakukan setelah 30 hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.
 
Hasil dari pemeriksaan substantif dapat berupa:[13]
  1. menerima permohonan merek, kemudian Menteri Hukum dan HAM, setidaknya, akan mendaftarkan merek tersebut dan menerbitkan sertifikat merek;
  2. menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat didaftarkan, kemudian Menteri Hukum dan HAM akan menyampaikannya kepada pemohon merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
 
Terhadap permohonan tidak yang tidak dapat didaftar atau ditolak, pemohon merek atau kuasanya dapat mengajukan tanggapan secara tertulis yang berisi alasan-alasannya yang diajukan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan.[14]
 
Terhadap tanggapan yang diajukan, pemeriksa akan memeriksa dan memutuskan:[15]
  1. menerima tanggapan, kemudian Menteri Hukum dan HAM, setidaknya, akan mendaftarkan merek tersebut dan menerbitkan sertifikat merek.
  2. tidak dapat menerima tanggapan, kemudian Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut.
 
Terhadap penolakan, pemohon merek atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dengan disertai alasannya dan membayar sejumlah biaya. Alasan permohonan banding bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.[16]
 
Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan tersebut.[17]
 
Komisi Banding Merek akan memeriksa dan memutus permohonan banding dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.[18] Putusan Komisi Banding Merek ini bisa berupa:[19]
        1.  
  1. mengabulkan permohonan banding. Menteri Hukum dan HAM kemudian akan menerbitkan sertifikat merek.
  2. menolak permohonan banding. Pemohon merek atau kuasanya kemudian dapat mengajukan gugatan keberatan atas putusan Komisi Banding Merek ke pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
Saran kami, pendaftaran merek dapat dilakukan sendiri atau dengan menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual, ada baiknya bila permohonan pendaftaran merek dilakukan dengan jasa konsultan karena konsultan memiliki pengalaman dan pengetahuan akan hal tersebut, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak perlu terjadi.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses pada 2 Januari 2020, pukul 12.23 WIB;
  2. Rahmi Jened. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
 

[1] Pasal 4 ayat (1), (3), (4), dan (8) UU MIG
[2] Pasal 9 Permenkumham 67/2016
[3] Pasal 11 ayat (2) UU MIG
[4] Pasal 12 UU MIG
[5] Pasal 14 ayat (1) UU MIG
[6] Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU MIG
[7] Pasal 16 ayat (2) dan (3) UU MIG
[8] Pasal 17 UU MIG
[9] Pasal 12 ayat (1) Permenkumham 67/2016
[10] Pasal 13 ayat (2) Permenkumham 67/2016
[11] Pasal 13 ayat (1) Permenkumham 67/2016
[12] Pasal 12 ayat (2) dan (3) Permenkumham 67/2016
[13] Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU MIG
[14] Pasal 24 ayat (3) UU MIG
[15] Pasal 24 ayat (5) dan (6) UU MIG
[16] Pasal 28 UU MIG
[17] Pasal 29 ayat (1) UU MIG
[18] Pasal 30 ayat (1) UU MIG
[19] Pasal 30 ayat (2) dan (3) UU MIG

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua