Kamis, 16 Januari 2020

Solusi Jika Terganggu SMS Broadcast dari Provider

Solusi Jika Terganggu SMS Broadcast dari Provider

Pertanyaan

Saya ingin bertanya mengenai pesan singkat/SMS yang dikirim ke banyak tujuan (broadcast). Beberapa hari ini saya mendapatkan SMS berisi link, yang apabila diklik akan menuju ke video selebgram. Karena merasa terganggu, maka saya berniat untuk memblokir pengirim SMS tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat saya lakukan, karena pengirimnya adalah salah satu provider. Bagaimana hukumnya?

Ulasan Lengkap

 
Layanan Konten
Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (“Permenkominfo 13/2019”) menggolongkan pesan pendek premium (SMS Premium) sebagai salah satu layanan konten. Layanan konten sendiri adalah jenis layanan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan konten dengan memanfaatkan layanan jasa telepon dasar.[1]
 
Kami asumsikan provider yang Anda maksud merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi, yaitu kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.[2] Sedangkan Anda berkedudukan sebagai pelanggan, yaitu perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.[3]
 
Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan memenuhi komitmen layanan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan konten SMS Premium berupa jumlah perjanjian kerja sama dengan penyedia konten independen, dengan ketentuan:[4]
  1. pada tahun pertama (awal operasi) paling sedikit terdapat dua perjanjian kerja sama; dan
  2. pada tahun kedua sampai dengan seterusnya wajib menambah jumlah perjanjian kerja sama dengan akumulasi jumlah perjanjian kerja sama pada akhir tahun kelima adalah paling sedikit tujuh perjanjian kerja sama.
 
Yang dimaksud sebagai penyedia konten independen adalah pengembang konten (content developer), pemilik konten (content owner), dan/atau pemasok konten (content supplier) yang menyediakan konten kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dapat menyelenggarakan layanan yang mengandung konten.[5]
 
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan konten pesan pendek premium (SMS Premium) dapat menyelenggarakan layanan konten pesan pendek premium (SMS Premium) dengan melakukan pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar melalui mekanisme berlangganan (pushed services) dan/atau tidak berlangganan (pulled services).[6]
 
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan konten dilarang:[7]
  1. melakukan panggilan premium kepada pelanggannya; dan
  2. memanipulasi konfirmasi persetujuan penggunaan konten dari calon pelanggan dengan cara apapun.
 
Sanksi Administratif
Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemblokiran terhadap layanan konten SMS Premium atau SMS broadcast yang Anda terima. Namun kami menduga, Anda menerima SMS tersebut akibat adanya manipulasi konfirmasi persetujuan penggunaan konten tersebut.
 
Jika ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Permenkominfo 13/2019 tersebut dilanggar, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dikenai sanksi administratif berupa:[8]
  1. surat peringatan;
  2. pencabutan layanan jasa telekomunikasi; dan/atau
  3. pencabutan izin penyelenggaraan.
 
Perlu Anda ketahui bahwa pengenaan sanksi administratif di atas dilakukan secara berjenjang.[9] Oleh karena itu, apabila Anda merasa terganggu, kami sarankan untuk menghubungi kontak layanan informasi yang wajib disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang Anda gunakan untuk melayani pengaduan dan pertanyaan dari pelanggan. Kontak layanan informasi paling sedikit berupa layanan telepon dan surat elektronik.[10]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 15 Permenkominfo 13/2019
[2] Pasal 1 angka 5 Permenkominfo 13/2019
[3] Pasal 1 angka 8 Permenkominfo 13/2019
[4] Pasal 27 ayat (2) huruf f Permenkominfo 13/2019
[5] Pasal 1 angka 20 Permenkominfo 13/2019
[6] Pasal 28 ayat (1) Permenkominfo 13/2019
[7] Pasal 27 ayat (3) Permenkominfo 13/2019
[8] Pasal 52 ayat (1) Permenkominfo 13/2019
[9] Pasal 52 ayat (6) Permenkominfo 13/2019
[10] Pasal 8 ayat (1) huruf m Permenkominfo 13/2019

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua