Jumat, 17 January 2020

Langkah Hukum Jika Karyawan Menolak Surat Peringatan

Langkah Hukum Jika Karyawan Menolak Surat Peringatan

Pertanyaan

Apakah sanksi yang akan diterima jika satu pihak tidak bersedia menerima surat somasi yang telah dikirimkan ke alamat sesuai KTP dan jelas telah terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja yang telah disetujui bersama?

Ulasan Lengkap

 
Pemberian Surat Peringatan
Sebelumnya, kami asumsikan perjanjian kerja yang Anda maksud merujuk pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dari perjanjian kerja tersebut lahir suatu hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[1]
 
Menyambung pertanyaan Anda, jika pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Surat peringatan tersebut masing-masing berlaku untuk paling lama enam bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2]
 
Kami asumsikan, surat somasi yang Anda maksud merupakan surat peringatan tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam artikel Apakah Somasi Itu?, somasi memang dapat diartikan sebagai peringatan atau teguran agar seseorang melaksanakan prestasi tertentu.
 
Perlu Anda ketahui, berdasarkan Penjelasan Pasal 161 ayat (2) UU 13/2003, masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 
Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu enam bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu enam bulan, maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku enam bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. Begitu pula selanjutnya jika masih melakukan pelanggaran, pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku enam bulan sejak diterbitkan.
 
Lebih lanjut, jika pekerja/buruh dalam kurun waktu peringatan ketiga kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
 
Namun jika jangka waktu enam bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui dan pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan pelanggaran kembali, surat peringatan yang diterbitkan pengusaha adalah kembali menjadi peringatan pertama. Demikian pula berlaku bagi peringatan kedua dan ketiga.
 
Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
 
Adapun tenggang waktu enam bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya. Di sisi lain, waktu enam bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.
 
Langkah Penyelesaian
Pemberian sanksi sendiri pada dasarnya tergantung pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di dalam perusahaan. Namun mengingat Anda telah memberikan surat peringatan dan ditolak, maka berdasarkan uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa pekerja tersebut tidak memperbaiki kesalahannya, sehingga Anda dapat kembali mengajukan surat peringatan kedua hingga ketiga.
 
Pada dasarnya, tidak ada larangan untuk mengeluarkan surat peringatan dalam waktu berdekatan. Hal ini juga pernah kami jelaskan dalam artikel Pemberian Surat Peringatan dalam Jangka Waktu Berdekatan.
 
Apabila surat peringatan tersebut berujung pada pemutusan hubungan kerja, Pasal 161 ayat (3) UU 13/2003 mengatur bahwa:
 
Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
 
Uraian lebih lengkap mengenai pasal-pasal yang dirujuk Pasal 161 ayat (3) UU 13/2003 di atas dapat Anda baca dalam artikel Cara Menghitung Pesangon Berdasarkan Alasan PHK.
 
Di sisi lain, penolakan peringatan ini juga berpotensi menimbulkan perselisihan hak, yang penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”). Menurut Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 
Perselisihan tersebut wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Perundingan harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Namun jika dalam jangka waktu 30 hari, salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.[3]
 
Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Apabila bukti-bukti tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.[4]
 
Pasca perundingan bipartit, penyelesaian perselisihan hak sendiri dilakukan melalui mediasi. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.[5] Jika penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.[6]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 15 UU 13/2003
[2] Pasal 161 ayat (1) dan (2) UU 13/2003
[3] Pasal 3 UU 2/2004
[4] Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU 2/2004
[5] Pasal 8 UU 2/2004
[6] Pasal 5 UU 2/2004

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua