Bolehkah Pemerintah Menolak Orang Asing dari Wilayah Terjangkit COVID-19?

Bacaan 7 Menit
Bolehkah Pemerintah Menolak Orang Asing dari Wilayah Terjangkit COVID-19?
Pertanyaan
Saat ini, masyarakat sedang was-was akibat wabah virus corona yang melanda Cina yang tampaknya mulai menyebar ke negara lain. Tapi saya lihat, pemerintah tampak kurang serius untuk mencegah agar persebaran virus ini tak sampai ke Indonesia. Misalnya, wisatawan Cina masih saja disambut di bandara. Sebenarnya, boleh tidak pemerintah mencegah warga negara asing dari daerah yang terkena wabah penyakit menular untuk masuk ke Indonesia?
Ulasan Lengkap
 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul “Bolehkah Pemerintah Menolak Wisatawan Asing dari Wilayah Berpenyakit Menular?” yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 28 Januari 2020.
 
Pencegahan Wisatawan Pembawa Penyakit Menular
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (“Permenkes 82/2014”), penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
 
Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.[1]
 
Menurut hemat kami, dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (“Keppres 11/2020”), COVID-19 dapat dikategorikan sebagai penyakit menular, karena penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara.[2]Terkait pencegahan wisatawan asing dari daerah yang sedang dilanda wabah penyakit menular, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) secara umum mengatur sebagai berikut:
 
Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:
  1. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
  2. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
  3. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
  4. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
  5. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
  6. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
  7. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
  8. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
  9. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
  10. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
 
Bagi penderita penyakit menular, penolakan terhadapnya didasarkan pada surat permintaan dari instansi berwenang.[3]
 
Orang asing yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.[4]
 
Yang dimaksud dengan “ditempatkan dalam pengawasan” adalah penempatan orang asing di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi atau ruang khusus dalam rangka menunggu keberangkatannya keluar wilayah Indonesia. Dalam hal orang asing datang dengan kapal laut, yang bersangkutan ditempatkan di kapal laut tersebut dan dilarang turun ke darat sepanjang kapalnya berada di wilayah Indonesia hingga meninggalkan wilayah Indonesia.[5]
 
Pejabat imigrasi dapat menempatkan orang asing di tempat lain apabila orang asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak. Yang dimaksud dengan “tempat lain”, misalnya rumah sakit atau tempat penginapan yang mudah diawasi oleh pejabat imigrasi.[6]
 
Deteksi Penyakit Menular
 
  1. Pemerintah wajib mencegah dan/atau menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan orang, peredaran narkotika, dan penyebaran penyakit menular berbahaya.
  2. Upaya untuk mencegah dan/atau menanggulangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada:
    1. bandar udara;
    2. pos lintas batas; dan
    3. pelabuhan laut.
 
Pengawasan keimigrasian melalui bandar udara dilakukan dengan menerapkan sistem pengawasan keimigrasian, dalam bentuk sistem teknologi Civil Aviation Security and International Passenger Security Services (“CAIPSS”). Penggunaan sistem CAIPSS dilakukan terhadap lalu lintas setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.[7]
 
Berdasarkan uraian di atas, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke dalam wilayah Indonesia, antara lain, mencegah warga negara asing yang telah terjangkit virus tersebut untuk masuk wilayah Indonesia dan menerapkan sistem CAIPSS.
 
Pelarangan Wisatawan untuk Masuk/Transit di Wilayah Indonesia
 
Permenkumham tersebut telah secara tegas melarang sementara orang asing untuk memasuki/transit di wilayah Indonesia.[8]
 
Namun, larangan tersebut dikecualikan terhadap:[9]
  1. orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
  2. orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
  3. orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
  4. tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan; 
  5. awak alat angkut; dan
  6. orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.
 
Mereka dapat masuk wilayah indonesia setelah memenuhi persyaratan:[10]
  1. surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara;  
  2. telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas COVID-19; 
  3. pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.
 
Bagi orang asing pemegang izin tinggal kunjungan yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang, diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi tanpa dipungut biaya.[11]
 
Sedangkan bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang, dilakukan penangguhan dengan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi tanpa dipungut biaya.[12]
 
Apabila pandemi COVID-19 telah dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang, proses perpanjangan izin tinggal diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[13]
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

 

 

[1] Pasal 4 ayat (1) Permenkes 82/2014
[2] Bagian Menimbang huruf a Keppres 11/2020
[3] Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf f UU Keimigrasian
[4] Pasal 13 ayat (2) UU Keimigrasian
[5] Penjelasan Pasal 13 ayat (2) UU Keimigrasian
[6] Pasal 83 ayat (2) UU Keimigrasian dan penjelasannya
[7] Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permenkumham 33/2018
[8] Pasal 2 Permenkumham 11/2020
[9] Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 11/2020
[10] Pasal 3 ayat (2) Permenkumham 11/2020
[11] Pasal 4 Permenkumham 11/2020
[12] Pasal 5 Permenkumham 11/2020
[13] Pasal 7 Permenkumham 11/2020